Profil Maruf Amin Cawapres Jokowi

Joko Widodo akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Maruf Amin sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Nama Maruf Amin mencuat pada setelah sebelumnya disebut oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy. 

Maruf Amin merupakan lulusan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dia memulai karir dakwah dari bawah. Tak hanya di dunia dakwah, Maruf juga aktif di dunia politik.

Pria kelahiran Tangerang, Banten, 11 Maret 1943 ini lahir dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU). Semasa kecil, Maruf mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. 

Selepas mondok, Maruf kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Jawa Barat. Dia memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun, dunia dakwah tak pernah ditinggalkan.

Pria yang kini berusia 75 tahun itu pernah menjadi anggota Koordinasi Dakwah Indonesia (KODI) DKI Jakarta. Dia juga aktif di organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, NU. Selain aktif di NU, dia juga aktif sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Di dunia politik, Maruf sempat menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian, Maruf sempat menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pertama. 

Selanjutnya, melalui partai yang didirikan oleh mendiang Abdurrahman Wahid atau Gusdur itu, Maruf menduduki kursi DPR/MPR RI. Namun, tak lama dia lebih memilih konsentrasi di Ormas Islam NU dan MUI. Maruf menjadi pengurus NU dan aktif di Komisi Fatwa MUI.

Pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Maruf menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden selama 2007-2009 dan 2010-2014. 

Karirnya terus menanjak dengan menjabat sebagai Rais Aam (Ketua Umum) Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020. Sedangkan, setelah menjadi Komisi Fatwa, dia juga didaulat sebagai Ketua Umum MUI periode 2015-2020.

Nama Maruf Amin melesat saat MUI mengeluarkan fatwa soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Fatwanya mendorong terjadinya aksi unjuk rasa pada 4 November 2016. Ribuan umat Islam dari berbagai Ormas dan daerah merangsek ke Monumen Nasional atas nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.