Pemerintah diminta transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin Covid-19. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher merespons kebijakan pemerintah soal pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021, setelah guru dan tenaga pendidik divaksin Covid-19.
“Jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin? Karena berdasarkan informasi dari organisasi pendidik, vaksinasi terhadap mereka berjalan lambat. Jika informasinya benar, maka sulit dipastikan semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin pada Juli,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (31/03).
Netty menambahkan, bagaimana mungkin PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai. "Kita tidak ingin PTM menjadikan anak-anak seolah kelinci percobaan dalam menghadapi Covid-19?," ujarnya.
Untuk itu, Netty meminta pemerintah agar target vaksinasi menyasar semua guru, baik yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak.
“Semua guru dan tenaga pendidik harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status. Ada kekhawatiran bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja, padahal, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Bagaimana nasib mereka jika harus melakukan PTM tanpa divaksin?,” ungkap Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.
Menurutnya, semua prasyarat PTM mulai dari realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orangtua dalam mendukung PTM harus terpenuhi.
“Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka? Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi daftar periksa protokol kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya, agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan saat kebijakan PTM diberlakukan,” bebernya.
Daftar periksa protokol kesehatan tersebut berupa daftar kesiapan sekolah dalam melaksanakan PTM seperti memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik. Data dari Kemendikbud menunjukkan baru 52,42% sekolah yang mengisi daftar periksa protokol kesehatan.
Terakhir, Netty meminta PTM harus berdasarkan zonasi Covid-19. “Kebijakan PTM harus memperhatikan zonasi. Untuk zona oranye dan merah saya sarankan agar PTM tidak dilakukan. Selain itu pemerintah harus menjelaskan secara lengkap kepada masyarakat, terutama para wali murid seperti apa skema dari PTM yang akan diterapkan. Apalagi setiap sekolah dan daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Pemerintah juga harus memastikan PTM berjalan dengan aman, jangan lepas tangan dan sepenuhnya menyerahkan kepada orang tua murid,” pungkas Netty.
