Puan ungkap alasan tak undang paprol lain di HUT Ke-50 PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, menyampaikan alasan partainya tak mengundang partai politik (parpol) lain dalam perayaan HUT ke-50 PDIP pada Selasa (10/1).

Puan mengatakan, perjalanan PDIP menyentuh usia ke-50 bukanlah langkah yang mudah. Sehingga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan agar HUT ke-50 digelar khusus untuk internal.

"Ini karena hari ulang tahun PDI Perjuangan yang mana angka 50 itu kan susah. Baru 50 tahun lagi akan terjadi, jadi kami meminta maaf kepada seluruh ketua umum partai politik, jikalau memang besok tidak dapat berkesempatan hadir," kata Puan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (9/1)

"Karena ini adalah kegiatan internal PDI Perjuangan di ulang tahun ke-50," sambungnya.

Ketua DPR ini menambahkan bahwa Megawati mengharapkan seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu akan hadir pada HUT ke-50 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

Dalam perayaan tersebut, nantinya tiga pilar partai akan menjadi fokus utama. Selain itu, Puan menyebut bahwa HUT ke-50, PDIP juga akan menyiapkan langkah menyambut Pemilu 2024.

"Jadi ibu ketua umum berharap seluruh kader partai yang akan hadir pada esok hari, yakni tiga pilar partai itu, kita bisa menyatu sebagai keluarga besar PDI Perjuangan. Tentu saja bersiap diri dan bersilaturahmi menyiapkan dan menyongsong Pemilu 2024," tuturnya.

Terkait tidak adanya undangan bagi parpol lain di HUT ke-50 itu, Puan berjanji akan mengundang parpol di waktu yang akan datang.

Meskipun demikian, Puan belum merinci terkait waktu, tempat hingga partai politik mana saja yang akan diundang di rencana pertemuan tersebut.

Nanti tentu akan kami persiapkan acara bersama ketua umum yang lain di lain kesempatan," katanya.

Untuk diketahui, pada 10 Januari 2023, PDIP akan merayakan HUT ke-50. Adapun peringatan ini akan dilakukan sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan pemilu sehingga sifatnya lebih ke internal, guna memperkuat jati diri PDIP sebagai partai ideologi Pancasila dengan ciri kerakyatan, kebangsaan, dan keadilan sosial.