Putusan MK soal usia capres-cawapres muskil diterapkan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehan calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres) di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah muskil diterapkan. Sebab, harus dicantumkan terlebih dahulu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) ataupun peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Kalau seandainya dilakukan dalam ranah revisi undang-undang, tentu akan memakan waktu yang lama. Ada naskah akademik dan kita harus membuat juga daftar isian masalah (DIM). Mekanismenya, kami harus melakukan rapat dengan pihak pemerintah dan sebagainya. Tentu tidak memungkinkan dalam waktu yang singkat ini untuk dilakukan," tutur anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus.

"Yang jadi persoalan dewasa ini adalah hari ini (Kamis, 19/10) adalah hari pertama pendaftaran dan berakhir nanti tanggal 25 Oktober. Apakah mungkin hal itu (keputusan MK, red) dilakukan?" imbuhnya. "Perppu-nya juga harus mendapatkan pengesahan dari DPR."

DPR tidak mungkin mengadakan rapat dan membahas tentang Perppu Pemilu maupun PKPU Pencalonan Peserta Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pangkalnya, masih reses hingga akhir Oktober.

Guspardi mengingatkan, setiap PKPU yang akan ditetapkan harus dikonsultasikan dahulu kepada Komisi II DPR. Jika tidak, berpotensi menimbulkan masalah hukum.

"Ini tentu akan menimbulkan malapetaka kalau seandainya KPU memaksakan keputusan MK langsung diadopsi menjadi PKPU tanpa melakukan konsultasi ke DPR," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia melanjutkan, proses legislasi tersebut diharuskan mengingat MK bukan institusi pembuat regulasi. "Pembuatan undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah."