Sempat diisukan bakal menurunkan surat rekomendasi untuk Anies Baswedan, PDI-Perjuangan malah mengusung Pramono Anung di Pilgub DKI Jakarta. Pramono diduetkan dengan Rano Karno, sesama kader PDI-P. Keduanya telah resmi didaftarkan sebagai pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta ke KPU.
Di Pilgub DKI, pasangan Pramono-Rano bakal berhadapan dengan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. RK-Suswono diusung semua parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan Dharma-Kun lolos dari jalur perseorangan.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengaku kaget dengan langkah PDI-P mengusung Pramono-Rano. Ia terutama mempertanyakan alasan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menempatkan Pramono sebagai cagub.
Dari sisi elektabilitas, nama Pramono tidak pernah beredar di bursa kandidat. Padahal, PDI-P juga masih punya tokoh sekaliber Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang cukup populer di DKI. Bahkan, Rano Karno jauh lebih populer ketimbang Pramono yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.
“PDI-P harusnya realistis dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang memberikan angin segar. Dengan ada kesempatan, kenapa menunjuk Pramono Anung? Harusnya, untuk melawan dominasi KIM, kenapa enggak keluarkan Ahok-Rano? Peluang menang, ya, 50:50 ini jadinya,” katanya kepada Alinea.id, Rabu (28/8).
Putusan MK membuka jalan bagi PDI-P mencalonkan sendiri kandidat di Pilgub DKI dan sejumlah pilkada lainnya. Anies yang sebelumnya kehilangan tiket maju setelah PKB, PKS, dan NasDem bergabung dalam KIM plus digadang-gadang bakal jadi jagoan PDI-P di ibu kota.
Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Anies dominan di Pilgub DKI. Sigi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakoni pada 8-12 Agustus 2024, misalnya, menunjukkan tingkat keterpilihan Anies mencapai 42,8% dalam simulasi head to head dengan RK. RK hanya memperoleh 34,9%.
Dengan menurunkan Pramono, Adib menilai PDI-P tak berniat menang di Pilgub DKI. Ia justru menduga Pramono dipilih untuk membuka jalan islah antaran PDI-P dan Jokowi atau meretas jalan untuk bergabungnya PDI-P ke KIM.
"Pramono dikenal dekat dengan Jokowi. Jangan-jangan ini langkah untuk pra islah antara PDIP dengan Jokowi, atau Pramono ini diutus PDI-P sebagai langkah awal KIM dan PDI-P bersatu,” ucapnya.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago sepakat PDI-P tak sekadar mengejar kemenangan di Pilgub DKI. Pemilihan Pramono disebut sebagai upaya mencairkan suasana antara PDI-P dan Jokowi dan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
“Jika PDI-P ingin menang mudah, tentu akan menyiapkan lawan sepadan di Pilgub Jakarta dengan memilih Anies atau Ahok karena memiliki elektabilitas yang tinggi. Tetapi, dampaknya secara langsung, PDI-P makin sulit berkomunikasi dengan Jokowi dan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya kepada Alinea.id, Rabu (28/8).
Dengan memberikan panggung kepada dua kader andalannya, menurut Arifki, peluang PDI-P untuk bergabung di kabinet Prabowo-Gibran makin terbuka. Meskipun pecah kongsi dengan Jokowi, selama ini Megawati disebut-sebut tak pernah bermasalah dengan Prabowo.
Di lain sisi, PDI-P juga khawatir Anies bakal jadi bumerang bagi PDI-P di masa depan. Jika kembali memegang DKI, Anies bisa merawat elektabilitasnya dan potensial kembali maju di Pilpres 2029. Kehadiran Anies bakal menyulitkan kandidat dan PDI-P, semisal Ganjar Pranowo atau Puan Maharani.
Meski begitu, Arifki meyakini Anies tak akan sepenuhnya ditinggalkan. Punya simpatisan dan loyalis yang besar di ibu kota, parpol-parpol dan tim sukses bakal mencoba mendekati Anies demi memperbesar peluang menang para jagoan mereka.
“Politik ini dinamis, banyak kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Jika Anies batal maju di Jakarta, kira-kira siapa yang bakal didukungnya di Pilkada Jakarta? Pramono-Rano, RK-Suswono atau Dharma-Kun?” ujar Arifki.
.
