Ramai-ramai menolak parpol pendukung Prabowo masuk koalisi Jokowi

Sejumlah partai politik pendukung paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin menolak masuknya beberapa partai politik pendukung Prabowo-Sandi untuk gabung dalam Koalisi Indonesia Kerja jilid II. Beberapa partai koalisi Jokowi-Ma'ruf masih mempertimbangkan adanya kemungkinan tersebut. 

Anggota Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengatakan Golkar yang tergabung dalam partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan mendukung apa pun keputusan Jokowi jika hendak menerima partai baru di dalam koalisinya. Namun, ia meminta agar tak seluruhnya masuk dalam koalisi.

“Kalau kemudian (PAN dan Gerindra) ingin bergabung, keputusan sepenuhnya ada di Pak Jokowi, dan beliau yang akan menentukan. Kita hanya peserta koalisi,” kata Misbakhun saat ditemui Alinea.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Senada dengan Misbakhun, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, sepakat Jokowi hanya merangkul satu partai oposisi. “Kalau pun ingin bertambah ya satu partai saja supaya check and balance-nya di parlemen itu suaranya masih nyaring. Ini kalau dari sisi PPP, ya" kata Arsul. 

Arsul menilai, pembicaraan mengenai gabungnya partai oposisi perlu dibicarakan lebih lanjut dengan semua partai koalisi. Pasalnya, keputusan adanya penambahan partai baru atau tidak harus diambil secara mufakat. 

Namun demikian, kata Arsul, jika dilihat dari gelagatnya, partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf lebih condong tidak mau menerima tambahan partai baru. 

“Tentu saya tidak mau mengatakan resistensi, tapi setiap partai karena belum bertemu, jadi belum bersepakat. Tentu boleh dong setiap partai yang ada di koalisi itu menyampaikan sudut pandang tentang apakah koalisi pemerintahan yang akan datang perlu mengambil partai yang ada di koalisinya Pak Prabowo atau tidak,” ucap Arsul.

Tak hanya Golkar dan PPP, Partai NasDem juga merasa keberatan apabila ada partai politik yang semula mendukung pasangan Prabowo-Sandi merapat ke barisan partai pendukung Jokowi-Ma’ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. 

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Taufiqulhadi, mengatakan lebih baik partai pendukung Prabowo-Sandi seperti Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berada di luar pemerintahan. Mereka, kata Taufiqulhadi, akan lebih baik menjadi kekuatan oposisi di parlemen.

“Saya menyerukan kepada partai-partai seperti mislanya Partai Gerindra, PKS, PAN untuk tetap saja berada di luar. Itu akan baik bagi rakyat indonesia, bagi Indonesia, dan itu baik bagi demokrasi. Menurut saya lebih baik (di luar), tidak perlu bergabung,” kata Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi berpandangan, jika terlalu banyak partai yang bergabung ke pemerintah akan berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan. Sebab, tak ada pihak yang bertugas sebagai pengontrol dan penyeimbang.
“Kalau semuanya bergabung maka nanti dianggap kita kembali ke Orde Baru, tidak ada check and balance. Menurut saya itu tidak baik bagi Indonesia,” ucapnya.

Menurut Taufiqulhadi, wacana rekonsiliasi yang belakangan ini mencuat tak mesti diselesaikan dengan bagi-bagi jatah kursi menteri. Ia meminta partai pendukung Prabowo-Sandi tak usah berharap diberi kursi oleh Jokowi-Ma'ruf.