Presiden Joko Widodo mengumpulkan ketua umum partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, malam ini.
Tampak hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum PPP Romahurmuzy.
Jokowi mengumpulkan ketua-ketua umum Parpol pendukungnya dalam sebuah sajian santap malam. Menu yang disiapkan spesial yakni rendang 'koalisi', makanan khas Minang yang terkenal paling lezat di dunia.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya menyebutkan bahwa Presiden Jokowi santap malam bersama enam ketua umum partai politik.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy mengungkapkan bahwa pada hari Senin ini (27/7) Presiden Jokowi akan bertemu dengan enam ketua umum partai politik anggota koalisinya di Istana Bogor.
"Mestinya pertemuan ini dilakukan sebelum 15 Juli. Namun, karena mencari waktu yang cocok untuk semua, baru hari ini mulai pukul 19.00 dapat dilaksanakan," kata Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy.
Jamuan makan malam itu dilakukan saat hangatnya atmosfer politik menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Agustus mendatang. Namun, hingga saat ini, koalisi pendukung Jokowi belum menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi.
Pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengatakan pasangan Joko Widodo dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 haruslah seorang muslim.
"Saya selalu konsisten bahwa konteks 5 tahun ke depan pendamping Pak Jokowi harus seorang tokoh muslim. Muslim seperti apa? Muslim yang diterima oleh semua pihak kalau bisa, atau sebagian besar pihak yang kemudian bisa diharapkan mengayomi semuanya," katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin, usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.
Keberadaan tokoh muslim yang berwibawa sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi, menurut dia, dibutuhkan supaya pemerintahan cukup stabil.
"Itu bisa bermacam-macam 'kan, bisa ada Pak Ma'ruf Amin, Pak Said Aqil Sirodj, Pak Jusuf Kalla sendiri, ya, macam-macamlah, tinggal sekarang bagaimana prinsip-prinsip itu disesuaikan dengan konteks-konteka dimensi yang lain," kata J. Kristiadi.
Pemerintahan yang stabil, katanya lagi, dibutuhkan untuk menata landasan pengelolaan kekuasaan negara yang sekarang ini dinilai tidak ada pakemnya.
Sementara itu, dalam kesempatan bertemu dengan Wapres RI Jusuf Kalla, J. Kristiadi mengungkapkan tentang sejumlah masalah dalam politik Indonesia, di antaranya penataan kekuasaan yang masih karut-marut, sistem politik yang tidak kondusif bagi konsolidasi partai politik, dan masalah-masalah dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia.
"Masukan-masukan saya, pengalaman-pengalaman ini saya sampaikan supaya semua calon pemimpin bangsa betul-betul mengerti sebetulnya yang diperlukan saat ini tidak cuma pemahaman bagaimana sulitnya menata kekuasaan karena semua orang merasakan," katanya.
Sumber: Antara
