Respons AHY soal kabar Anies akan jadi tersangka kasus Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta sebanyak 19 kali. Langkah itu, berdasarkan keterangan Denny Indrayana, sebagai upaya untuk menersangkakan Anies Baswedan sehingga gagal maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pun angkat bicara atas kabar ini. Demokrat merupakan salah satu partai pengusung Anies sebagai calon presiden (capres) 2024 bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

AHY berpendapat, tidak baik ada kriminalisasi maupun politisasi menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, keadilan harus ditegakkan.

"Kita ingin keadilan. Keadilan itu harus tegak. Demokrasi membuka ruang untuk semua warga negara hak untuk memilih dan hak untuk dipilih tidak boleh ada politisasi pada siapa pun, apalagi kriminalisasi," katanya dalam acara Indonesian Net Zero Summit 2023, Sabtu (24/6).

AHY membayangkan situasi dan kondisi nasional kondusif dan damai jelang Pemilu 2024 sehingga  masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya dengan tenang. "Dan kita berharap ke depan berikanlah 2024 ini menjadi ajang yang baik, momentum yang baik untuk kita semua untuk mencari dan menentukan pilihan kepada pemimpin atau wakil rakyat."

Sebelumnya, Denny Indrayana menyampaikan, bahada dirinya menerima informasi jika KPK terus berupaya menetapkan Anies sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Ia bahkan mengklaim rumor ini sudah beredar luas dan disampaikan dalam berbagai kesempatan oleh berbagai pihak, seperti pakar hukum Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar.

"Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, 'Anies segera ditersangkakan'," kicau Denny melalui akun Twitternya, @dennyindrayana, Rabu (21/6).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu tidak terkejut dengan semua skenario tersebut. Sebab, mensinyalir Istana menggunakan "9 strategi 10 sempurna" untuk mengagalkan pencapresan Anies.

Ke-10 upaya tersebut seperti memunculkan opsi penundaan pemilihan umum (pemilu) sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden, menggunakan KPK untuk memukul lawan, dan memanfaatkan kasus hukum sebagai alat tawar dalam pembentukan koalisi. Lalu, mencopot petinggi partai yang keluar dari strategi yang dicanangkan, mendukung pencalonan Ganjar dan Prabowo, hingga turut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Denny sesumbar bahwa analisisnya tersebut mulai terbukti satu per satu. Kendati demikian, ia berharap Jokowi berhenti cawe-cawe, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. "Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan, apa maksud dan tujuannya?"