Juru kampanye pemenangan koalisi Jokowi bakal diisi kepala daerah dari Ridwan Kamil, TGB, hingga Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, memang pernah menyatakan kesediaan untuk menjadi jurkam. Gubernur dan Wali Kota daerah lain juga bersedia menjadi jurkam.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan tim koalisi pemenangan calon presiden petahana Joko Widodo bakal menggandeng kepala daerah sebagai Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Selain kepala daerah, KIK juga akan menggandeng tokoh-tokoh dan calon anggota dewan sebagai juru kampanye nasional (jurkamnas).
"Jurkamnas ada tokoh-tokoh, ada para anggota dewan, karena ini pemilu serentak pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, sehingga keterlibatan dari calon-calon anggota dewan juga sangat penting sebagai jurkamnas," kata Hasto yang juga menjadi sekretaris TKN KIK di media center Jokowi-Ma'ruf di jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat (19/8).
Kepala daerah, lanjut Hasto, nantinya akan menjadi bagian dari kekuatan pemenangan. "Ini (kepala daerah) cukup banyak karena kita belajar dari periode pertama, faktor legitimasi dari rakyat itu memerlukan dukungan dari parlemen. Memerlukan dukungan dari seluruh kepala daerah, sehingga asosiasi kepala daerah dari koalisi Indonesia kerja ini juga sangat kuat untuk menggerakkan mesin politik di lapangan," jelas Hasto.
Sementara itu, untuk susulan TKN, Hasto mengatakan masih dalam proses penyusunan untuk kemudian nantinya disepakati bersama. "Intinya gambaran finalnya sudah ada dan kemudian yang masih kita rahasiakan, kan pak Jokowi ini sukanya membikin kejutan, ada elemen-elemen surprise kayak naik motor tadi malam. Jadi posisi ketua, sementara organisasi bekerja dengan para wakil ketua dan juga para sekretaris dan juga beberapa direktur sudah bisa berjalan," ujarnya.
Hasto mengatakan berdasarkan peraturan KPU, TKN masih bisa terus disempurnakan sesuai dengan dukungan dan antusiasme dari masyarakat. Menurutnya TKN merupakan sesuatu yang dinamis dan berkembang, tetapi, komposisi intinya tetap.
Namun demikian, Hasto belum mau menyebutkan nama ketua TKN KIK. "Iya, hari ini kami rencananya mau memasukkan susunan TKN tanpa nama ketua dulu. Yang penting organisasi berjalan dan kemudian nanti kami lengkapi dengan juru kampanye," kata Hasto.
Hasto juga enggan menjawab isu seputar tiga nama ketua TKN yang menguat di koalisinya seperti mantan Wakil Ketua PBNU As'ad Said Ali, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, dan pengusaha Chairul Tanjung. "Nanti kita lihat, nanti ada beberapa nama yang nanti kita serahkan pada Pak Jokowi. Yang penting seluruh bangunan organisasi tim kampanye telah bekerja dan konsentrasi utama saat ini tim kampanye. Karena waktu cukup panjang," imbuhnya.
Dalam struktur TKN, ucap Hasto, benar-benar seperti arahan Jokowi yang ingin fokus pada upaya kemenangan. "Arahannya jangan terlalu melebar, karena pak Jokowi sendiri kan sudah memimpin pilkada dan pemilu presiden dua kali, total sudah enam kali pengalaman beliau, dua kali menjadi wali kota, gubernur putaran pertama dan kedua, terus dua kali sebagai Capres. Sehingga pengalaman beliau yang sangat luas dan juga arahan-arahan untuk lebih fokus untuk memenangkan hati rakyat itu menjadi skala prioritas kami," jelasnya.
