Setelah mewacanakan bakal mendukung pasangan Andra Soni-Ahmad Dimyati Natakusumah (Andra-Dimyati) di Pilgub Banten 2024, elite-elite Partai Golkar balik arah. Golkar kini memutuskan memberikan rekomendasi untuk pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi (Airin-Ade).
Keputusan itu diumumkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (27/8). Mengenakan kemeja dan kerudung kuning khas Golkar, Airin turut hadir dalam konferensi pers itu.
"Memang ini prosesnya (pemberian rekomendasi untuk Airin) panjang. Memang barang bagus itu pasti banyak yang minat," kata Bahlil tanpa merinci maksud ucapannya.
Sehari sebelumnya, Airin hadir dalam pengumuman kandidat kepala daerah PDI-Perjuangan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat. Pada momen itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berpidato dan mengungkap isyarat bakal "memerahkan" Airin.
Bahlil membantah keputusan Golkar ada kaitannya dengan indikasi PDI-P merekrut Airin. "Golkar partai independen. Kita tidak terpengaruh dengan pidato si A, si B, atau si C," kata pria yang kini menjabat sebagai Menteri ESDM itu.
Waketum Golkar Ace Hasan Syadzily sempat mengungkap wacana Golkar bakal mendukung Andra-Dimyati di Pilgub Banten. Di media sosial, surat berlogo Golkar yang isinya pembatalan pencalonan Airin di Pilgub Banten juga sempat beredar.
Dilema serupa juga kini dihadapi eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sempat diwacanakan bakal diduetkan dengan Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta oleh PDI-P, Anies kini terancam tak bisa "berlayar." PDI-P diisukan lebih memilih pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk Pilgub DKI.
Akhir pekan lalu, Anies sempat menyambangi DPD PDI-P di Cakung, Jakarta Timur. Sehari setelah kunjungan itu, beredar foto Anies sedang berbincang dengan Rano Karno. Poster Anies-Rano pun bertebaran di media sosial.
Namun, nama Anies tak disinggung Mega saat berpidato dalam acara pengumuman kandidat kepala daerah PDI-Perjuangan di Kantor DPP PDI-P, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Senin (26/8) lalu. Sejumlah elite PDI-P menyebut Anies belum dapat restu dari Megawati.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyebut parpol-parpol terjebak dalam pragmatisme politik sehingga memilih mengesampingkan tokoh-tokoh dengan elektabilitas tinggi seperti Airin dan Anies. Golkar, misalnya, sempat berniat mencabut dukungan terhadap Airin lantaran mayoritas parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mendukung pasangan Andra-Dimyati.
“Airin sangat mudah melawan partainya sendiri dan wajar juga. Apalagi suaranya tinggi di dapilnya. Ini seolah ada permisif, tapi permisifnya bisa dimengerti. Investasi politiknya sudah lama dengan surat sosialisasi yang katanya 3 tahun sampai suaranya 300 ribuan lebih,” katanya kepada Alinea.id, Senin (26/8).
Di Pileg 2024, Airin lolos sebagai anggota DPR RI setelah mengantongi lebih dari 300 ribu suara di dapil Tangerang Raya. Saat Golkar masih dikendalikan Airlangga Hartarto, Airin ditugasi untuk maju di Pilgub Banten.
Berbeda dengan Airin, Anies hingga kini tak berpartai. Namun, ia juga sudah sempat mengantongi dukungan dari NasDem, PKB, dan PKS untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Belakangan, dukungan itu dicabut. Ketiga parpol sepakat untuk bergabung dengan KIM plus dan mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Saat ini, hanya tinggal PDI-P harapan Anies. Usai putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah di kisaran 6-10%, PDI-P bisa mengusung kandidat sendiri di Pilgub DKI lantaran mengantongi 15 kursi DPRD.
Namun, Adib berpandangan Anies bisa jadi bumerang bagi PDI-P. Pasalnya, kostituen PDI-P di DKI belum tentu sreg dengan Anies. "Karena akar rumput partai ini belum tentu sepakat untuk mendukung ide tersebut," jelas Adib.
Risiko politik berbeda dihadapi Golkar jika melepas Airin. Selama ini, Airin dianggap punya capaian ciamik saat jadi Wali Kota Tangerang Selatan. Airin juga bagian dari dinasti politik Ratu Atut yang mengakar kuat di Banten.
“Banten akan memulai pertama untuk dampak nasional, (sebagai bumerang) dengan perlawanan kepada partainya sendiri. Jadi, bisa dikatakan ratu Banten ini tidak takut dengan raja Jawa,” kata Adib.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an sepakat parpol-parpol yang meninggalkan Anies dan Airin potensial dihukum oleh konstituen mereka masing-masing. Di DKI, misalnya, Anies sudah kadung diidentikan dengan PKS.
"Boleh jadi ada migrasi dukungan. Bila tidak terjadi, dimungkinkan karena ideologi politik Ridwan Kamil, misalnya, memiliki kesamaan dengan Anies. Maka, masyarakat menilai tidak jauh berbeda untuk memilih keduanya," kata Ali kepada Alinea.id.
Menurut Ali, tak semua parpol sepakat dengan desain KIM plus di Pilkada Serentak 2024. Namun, mereka tersandera karena hasrat politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jadi, itu yang membuat peta Pilkada Serentak 2024 sangat dipengaruhi oleh dinamika (lengsernya Jokowi) di Oktober nanti. Jadi, semacam ada paket (kerja sama politik) gitu," jelas Ali.
Pada pentas pemilu, menurut Ali, besarnya dukungan parpol tak jadi penentu utama kemenangan. Pasalnya, pilkada lebih berbasis pada ketokohan ketimbang party id.
Namun, parpol bisa kehilangan basis massa jika tokoh yang ditinggalkan parpol justru memenangi kontestasi politik dan mampu merawat elektabilitasnya hingga pemilu berikutnya.
“Bisa ada bumerang bisa tidak. Kalau parpol bisa menegaskan alasan dukungan dari Anies ke RK (semisal di DKI Jakarta), mungkin tidak terjadi migrasi dukungan,” ucap Ali.
