Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno buka suara terkait fitnah yang dilancarkan sebuah situs www.skandalsandiaga.com bersama sejumlah wanita.
Pendamping Prabowo Subianto ini mengatakan dirinya akan menyerahkan pada tim yang menanganinya terhadap situs fitnah selingkuh yang ditujukan pada pada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Masalah itu, kita serahkan pada tim yang menangani. Akan tetapi pada intinya, semuanya adalah fitnah yang justru akan mengurangi dosa kita," katanya usai acara 'Temu Kader dan Caleg PAN Bersama Zulkifli Hasan dan Sandiaga Uno' di Kota Pekalongan, Jateng, Selasa (25/9).
Dengan munculnya kasus 'kampanye hitam', kata dia, semua koalisi Indonesia Adil dan Makmur tetap komitmen untuk menolak aspek hoaks, SARA, kampanye hitam, dan politik uang.
"Jadi, kami akan berkomitmen tentunya kita pastikan Pemilu nantinya bisa bersih, jujur, dan transparan. Oleh masalah soal itu (fitnah selingkuh) pada tim yang menangani," ucapnya.
Sementara itu, Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyesalkan adanya penebar berita bohong (hoaks) yang membuat fitnah terhadap Cawapres, Sandiaga pada laman www.skandalsandiaga.com.
"Kami menyesalkan masih ada yang menebar hoaks dan fitnah, padahal berulangkali telah banyak ajakan untuk menebar Pemilu yang bergembira, termasuk oleh Pak Jokowi sendiri, namun sayangnya masih ada yang berusaha melakukan fitnah terhadap lawan politik Pak Jokowi, yakni Bang Sandi," kata Dahnil.
Dia menagih janji Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyatakan akan menindak tegas siapa saja yang menebar fitnah dan kebencian. Jangan sampai sikap tegas hanya dialamatkan kepada mereka-mereka yang menebar kebencian terhadap petahana, atau pemerintah.
"Fitnah terhadap Bang Sandi ini adalah ujian penting, bisa atau tidak Kapolri berlaku adil dan berkeadilan," ujar Dahnil.
Terkait apakah Sandiaga terganggu atau tidak. "Beliau woles aje bro," ucapnya.
Menurutnya Sandiaga paham betul segala upaya akan dilakukan untuk menghentikan perjuangan cawapres pasangan Prabowo yang ingin berusaha menghadirkan pemilu yang damai dan berkeadilan bukan sekadar mau menang.
"Setidaknya, dengan fitnah-fitnah itu menjadi tambahan pahala buat beliau, dan yang menebar fitnah bisa segera sadar bahwa kekuasaan selalu dipergilirkan," kata Dahnil.
Diblokir kominfo
Atas kasus tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan telah meminta penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir yang terkait dengan situs skandal kandidat Cawapres Sandiaga Uno.
"Kami dapat permintaan dari Mabes Polri untuk pemblokiran pukul 09.00 pagi. Kemudian kami koordinasi ke dalam. Jam 10.30 sistem kami yang langsung terkoneksi dengan ISP, bekerja untuk melakukan permintaan untuk segera diblokir," kata Plt Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu saat ditemui di Kominfo di Jakarta.
Menurut Ferdinandus, situs tersebut dipastikan bernada kampanye hitam, apalagi sekarang sudah masuk ke masa kampanye.
"Karena, ya, memang posisi kita sedang proses pemilihan presiden. Nama yang muncul adalah wakil presiden kita," kata dia.
Ferdinandus menjelaskan setidaknya operator membutuhkan waktu satu hari setelah permintaan blokir dari kementerian.
Terkait berita bohong ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo telah mengingatkan instansi berwenang untuk menindak tegas penyebar informasi hoaks yang makin marak di media sosial (medsos) saat kampanye hingga pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
"Merujuk dari temuan Polri, jumlah hoaks rata-rata mencapai 3.500 informasi setiap hari. Diprediksi informasi hoaks bakal meningkat seiring dengan makin dekatnya penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan Pilpres secara serentak pada bulan April 2019," kata Bambang Soesatyo.
Menurut Bamsoet, instansi terkait, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Polri sudah seharusnya melakukan upaya preventif.
"Guna menghindari munculnya informasi palsu atau hoaks pada berita di media siber maupun media sosial," ujarnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR itu juga meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memantau akun-akun di medsos.
"Jika ada medsos, media daring, dan media cetak yang terbukti menyebar hoaks agar ditindak tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan," katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan akan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang cara mengolah informasi yang masuk.
Oleh karena itu, Bamsoet mendorong Kemenkominfo dan Bawaslu menyosialisasikan cara mengolah informasi dari satu sumber agar tidak begitu saja mempercayainya tanpa melakukan pengecekan atau konfirmasi.
"Hal yang perlu disosialisaikan adalah cara pengecekan kebenaran informasi ke beberapa media lain atau lembaga resmi yang berwenang," tuturnya.
Bamsoet juga mendorong Polri dan TNI, pemerintah daerah (pemda), tokoh-tokoh agama, guru, dan dosen untuk saling bersinergi dalam memerangi hoaks.
"Ini demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.
Di samping itu, Bamsoet juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Apalagi, masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ataupun partai politik peserta Pemilu 2019 sudah sepakat untuk berkampanye secara damai.
"Mohon agar tidak menghasut dan mengadu domba peserta pemilu perseorangan ataupun masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2019, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sesuai dengan deklarasi kampanye damai," katanya.
Agar tidak ikut diserang hoaks, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin meminta aparat berwenang segera menutup situs fitnah yang menyerang pasangan capres-cawapres.
"Situs-situs berisi kampanye hitam, baik yang menyerang Prabowo, Sandiaga, Jokowi, maupun Maruf Amin harus ditutup pihak berwenang dan pemerintah, demi menjamin Pemilu bersih dan damai," kata anggota Gugus Informasi TKN Jokowi-Maruf, Ridlwan Habib.
Ia menekankan arahan Presiden Jokowi kepada seluruh pendukung adalah menjalankan kampanye yang damai dan sejuk.
"Arahan Presiden adalah kampanye tentang program kerja dan gagasan. Dilarang keras menyerang pihak lain dengan SARA dan fitnah," ujar dia.
Tidak hanya dari kalangan politisi saja, sejumlah akademisi, media, mahasiswa dan pengusaha juga diminta ikut melawan hoaks, dengan mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Antihoaks.
Deklarasi ini dilakukan di sela-sela diskusi bertema "Mengangkat Harga Diri Bangsa di Kancah Internasional" yang digelar oleh situs berita Kata Indonesia di Jakarta, Senin (24/9).
Pemimpin Redaksi Kata Indonesia Hafyz Marshal di Jakarta, Selasa mengatakan deklarasi itu dilakukan untuk menanggapi maraknya peredaran hoaks atau berita palsu di media sosial di Tanah Air. (Ant).
