Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan mandat kepada Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bertanggung jawab dan melaksanakan tugas pemenangan Pemilu 2019.
Pemberian mandat tersebut disampaikan SBY melalui sebuah surat yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.
"Ada dua surat yang disampaikan SBY, pertama terkait peningkatan intensitas dan efektifitas kampanye pemenangan Pemilu 2019 dan kedua ditujukan kepada kader melalui saya terkait ketidakhadiran beliau secara fisik," kata Hinca dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2).
Hinca menjelaskan dalam surat pertama, ada 10 poin yang disampaikan salah satunya memberikan mandat kepada AHY.
Dia mengatakan kampanye nasional dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh melibatkan komponen partai seperti Kogasma, Komisi Pemenangan Pemilu (KPP), jajaran partai dari pusat hingga daerah, dan para calon anggota legislatif (caleg).
Dalam menjalankan tugasnya, AHY akan dibantu oleh Koordiantor Wilayah Timur yaitu Soekarwo dan Koordinator Wilayah Barat Nachrowi Ramli, keduanya merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Poin keempat, Sukarwo dan Nachrowi Ramli membantu Kogasma dalam mengoordinasikan yang akan dilakukan di wilayah tugasnya masing-masing," katanya.
Di poin kelima, Hinca menjelaskan wilayah timur antara lain Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat.
Untuk wilayah Barat adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, dan Aceh.
"Keenam, selama kampanye, tugas harian DPP Partai Demokrat dilaksanakan Sekjen Partai Demokrat," katanya.
Poin ketujuh, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatur keseimbangan antara tugas kedewanan dengan tugas pemenangan pemilu karena semua anggota Fraksi Demokrat menjadi caleg di Pemilu 2019.
Kedelapan, setelah kampanye pemilu, seluruh jajaran partai harus mengamankan suara partai dan caleg agar tidak dirugikan pihak manapun.
Poin kesembilan, SBY menegaskan bahwa susunan kepengurusan resmi DPP Partai Demokrat tidak ada perubahan dan semua melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang telah ditetapkan.
Hinca mengatakan SBY juga menyampaikan, untuk sementara secara fisik tidak bisa hadir bersama kader dalam menjalankan tugas politik termasuk kampanye pemilu hingga pencoblosan.
Hal itu karena SBY harus mendampingi Ani Yudhoyono menjalani perawatan di Singapura sehingga secara fisik tidak bisa hadir menjalankan aktivitas politik di Indonesia menjelang Pemilu 2019.
Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi.
"Beliau mengamati kontestasi Pilpres 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi, seperti terjadinya polarisasi tajam dan dukungan indentitas yang menguat," kata Hinca.
Hinca menjelaskan, SBY menyampaikan apabila kondisi itu terlampau jauh maka kerukunan bangsa Indonesia akan retak dan dirinya mengajak kader Demokrat serta masyarakat mencegah agar tidak terjadi.
Menurut dia, SBY menilai semua kader Demokrat harus berperan aktif dalam rangkaian Pemilu yang berlangsung aman dan damai, serta memastikan berlangsung demokratis, jujur, dan adil.
"Persaingan pemilu memang keras namun tidak patut terjadinya disintegrasi sehingga perlu kesadaran bersama," ujarnya.
SBY berharap semangat para kader tidak berkurang meskipun dirinya tidak hadir secara fisik padahal dua bulan ini merupakan saat menentukan bagi caleg Demokrat. (Ant)
