SBY bongkar tawaran koalisi Jokowi dan hubungannya dengan Megawati

Tak kurang tiga dari lima kali pertemuan, Jokowi mengajak Partai Demokrat untuk berkoalisi di dalam pemerintahan. Bagaimana dengan Megawati?

Akhirnya, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara terkait koalisi bersama Presiden Joko Widodo, hingga kondisi hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sesaat setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, SBY langsung menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi sejumlah isu terkait koalisi Pilpres 2019. 

"Pertemuan dengan Pak Prabowo tadi malam, apakah berarti tidak ada lagi kemungkinan untuk Partai Demokrat berkoalisi dengan Pak Jokowi?" tanya SBY mengawali pernyataannya dalam konferensi pers di kediaman SBY, kawasan Megakuningan Timur VII, Jakarta Selatan, pada Rabu (25/7) malam.

SBY menjelaskan, selama kurang lebih setahun, SBY dan Jokowi menjalin komunikasi yang baik. Bahkan, enam bulan terakhir, komunikasi dengan Jokowi terbilang cukup intensif.

Komunikasi politik dengan Jokowi diuraikan oleh SBY terjadi bahkan jauh sebelum hiruk pikuk Pilpres 2019. Tepatnya pada 2014 saat SBY masih menjabat sebagai presiden dan Jokowi menjadi presiden terpilih hasil Pilpres 2014.

Saat itu, Jokowi mengatakan pada SBY alangkah lebih baik jika Partai Demokrat berada di dalam pemerintahan. SBY menjawab bahwa tidak tepat lantaran dalam Pilpres yang baru saja digelar, Partai Demokrat tidak mengusung Jokowi-Jusuf Kalla maupun Prabowo-Hatta.

"Waktu itu Partai Demokrat menyelenggarakan konvensi. Tetapi tidak berhasil. Kemudian kami memutuskan tidak mengusung salah satu dari pasangan Capres-Cawapres waktu itu," urainya.

Sebagai informasi, 11 tokoh mengikuti konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat yang dimenangkan oleh Dahlan Iskan. Tokoh lainnya seperti Anies Baswedan, Dino Patti Djalal, Gita Wirjawan, Irman Gusman, hingga Marzuki Alie.

Bagi SBY, akan tidak tepat rasanya apabila Demokrat tiba-tiba berada di dalam pemerintahan Jokowi-JK. 

Pertemuan berikutnya antara SBY dan Jokowi terjadi pada 2015. SBY datang ke Istana Negara untuk mengundang Jokowi untuk hadir dalam Global Green Growth Institute (GGGI) summit yang dipimpin SBY di Korea Selatan.

Saat itu, Jokowi kembali mengulang tawaran kepada SBY agar Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintahan. SBY mengaku memberikan jawaban yang sama, tidak. 

Waktu berselang hingga terjadi aksi damai 411 hingga 212 saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. SBY mengaku banyak difitnah hingga dirinya merasa perlu menemui Jokowi di Istana Negara untuk melakukan klarifikasi. Kejadian itu berlangsung pada medio 2017.

Setelah itu, pertemuan antara SBY dan Jokowi kian sering dilakukan. Semangatnya menjadi jika cocok, Demokrat akan mengusung Jokowi pada Pemilu 2019. Demokrat bisa berkontribusi bagi Negeri dari dalam pemerintahan.

Dua bulan lalu, tepatnya Mei 2018, yang semula bertemu di Istana Negara, dua kali kemudian bertemu Jokowi di Istana Bogor. "Sama kerangkanya, kebersamaan. Semangatnya baik. Saya mengetahui bahwa Pak Jokowi sungguh-sungguh mengajak Demokrat berada di dalam koalisi dan pemerintahan."

Jika ada yang mengungkapkan SBY terkena PHP (pemberi harapan palsu--istilah generasi millenial), dia tegas mengatakan tidak. Dia yakin, Jokowi sungguh-sungguh ingin mengajak Demokrat berada di dalam koalisi.

Setiap bertemu Jokowi, SBY selalu bertanya apabila Demokrat berada dalam koalisi pemerintahan, partai lainnya akan menerima? "Beliau menjawab, ya bisa. Karena presidennya saya," kata SBY menirukan jawaban Jokowi.

Hubungan SBY-Megawati

Memang, diakui SBY pertanyaan tersebut menjadi ganjalan terbesar bagi dirinya. Sebab, pada kenyataannya, hubungan SBY dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga saat ini belum pulih.

"Realitas hubungan Ibu Megawati dengan Saya belum pulih, jadi masih ada jarak, masih ada hambatan di situ," kata SBY.

Renggangnya hubungan SBY dan Megawati terjadi sejak 2014 silam saat SBY masih menjabat sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam) pada kabinet Megawati. Ketika itu, SBY mundur dari kabinet untuk menantang Megawati pada Pilpres 2004.

Lebih dari 10 tahun, hubungan SBY dan Megawati masih berjarak. Diakui, SBY melakukan ikhtiar untuk memperbaiki hubungan selama 10 tahun. Bahkan, mendiang Taufik Kiemas, suami Megawati sekaligus sahabat SBY, juga turut membantu merekatkan kembali tali silaturahmi keduanya.

Meski belum ditakdirkan untuk kembali rekat, SBY mengaku tetap menghormati Megawati sebagai Presiden ke-5 RI. Dia menegaskan tidak akan hilang rasa hormat terhadap Megawati.

"Tetapi kenyataannya memang, sekali lagi, Tuhan Yang Maha Kuasa belum menakdirkan untuk hubungan kami kembali normal," kata dia.

Akan tetapi, lanjutnya, Partai Demokrat bisa saja berada di dalam koalisi pemerintahan demi kebaikan lantaran diajak oleh Jokowi. 

Kemudian, SBY menegaskan tidak pernah mengajukan Cawapres dari Partai Demokrat kepada Jokowi. Termasuk mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres, tidak pernah.

Pun begitu dengan Jokowi, tidak pernah menawarkan posisi Cawapres kepada Demokrat. Jadi, selama lima kali bertemu Jokowi secara intensif tidak pernah membahas Cawapres.

Ketika Partai Demokrat menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 10-11 Maret 2018 di Sentul, SBY mengatakan dalam pidatonya, bahwa sangat memungkinkan partai yang dipimpinnya bisa berkoalisi dengan Jokowi pada Pilpres 2019.

"Pak Jokowi memang menyampaikan kepada saya, kalau Demokrat berada di dalam (koalisi), tentu ada posisi-posisi menteri sebagaimana partai-partai lain," kata SBY.

Tawaran itu menurut SBY adalah sebuah hal yang wajar. Mengingat dirinya juga pernah memimpin koalisi pemerintahan selama dua periode. Namun, dia tegaskan bahwa Jokowi tidak pernah menawarkan posisi Cawapres, pun sebaliknya SBY tidak meminta Cawapres bagi AHY.

"Tanpa meninggalkan luka apapun saya dengan Pak Jokowi, saya menghormati beliau, pernah mengajak untuk bersama-sama di dalam pemerintahan, tetapi barangkali jalan itu tidak terbuka dengan baik, dan kami mengerti. Sehingga, dengan sisa waktu kurang dari tiga minggu ini, maka kami harus menentukan jalan yang lain yang sedang berproses dan belum final," tuturnya.