Pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan minimum essential force (MEF) jadi topik yang paling panas diperdebatkan para kandidat presiden dalam gelaran debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Ahad (7/1).
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga berstatus sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) berulang kali jadi sasaran tembak. Ketika dipaksa membuka data alokasi anggaran untuk alutsista oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Prabowo kerap berdalih informasi tersebut merupakan rahasia negara.
Dalam salah satu momen debat, Anies sempat mencecar Prabowo soal keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dalam pengadaan alutsista. Anies bahkan blak-blakan menyebut perusahaan tersebut diisi oleh kader-kader Gerindra yang dipimpin Prabowo.
Prabowo merespons dengan menyebut anggaran Kemenhan sudah disepakati oleh parpol-parpol di DPR, termasuk parpol-parpol pengusung Anies. Soal rincian anggaran, ia mengajak Anies berdiskusi di luar panggung debat. "Masa harus kita buka masalah kita di depan umum?" kata Prabowo.
Kesal dicecar para kompetitornya di debat, Prabowo curhat di sesi konferensi pers pascadebat. Kepada para pewarta, mantan Danjen Kopassus itu menegaskan isu-isu terkait pertahanan tidak bisa diumbar sembarangan di depan publik.
“Pertahanan adalah sakral. Tadi, kalau tidak salah, ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu. Ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan dan keamanan itu sarat dengan hal-hal rahasia,” kata Prabowo.
Pernyataan Prabowo dibela Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, tak semua data terkait pembelian alutsista dan sistem pertahanan negara bisa dibuka di ruang publik.
"Banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut strategi besar negara. Tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong. Enggak bisa," kata Jokowi di sela-sela kunjungannya di Kampung Kecil, Serang, Banten.
Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad menilai dalih Prabowo dan pembelaan Jokowi tidak valid. Menurut dia, informasi-informasi yang ditanyakan Anies dan Ganjar kepada Prabowo dalam debat bersifat umum dan bukan informasi yang sensitif.
"Tidak seperti lokasi pasukan dan jumlah pasukan dan lain-lain. Pejabat negara sudah tidak relevan menyembunyikan data yang sebenarnya informasi publik dengan dalih rahasia negara," kata Hussein kepada Alinea.id, Selasa (9/1).
Hussein membandingkan omongan Prabowo dengan pernyataan-pernyataan serupa yang kerap dilontarkan para pejabat publik pada rezim Orde Baru. Menurut dia, dalih 'rahasia negara' kerap dipakai pejabat para era rezim Soeharto untuk kebobrokan. "Memang ada sesuatu yang memang ingin ditutupi," imbuh dia.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), istilah rahasia negara tidak dikenal. Yang tercatat hanya istilah informasi yang dikecualikan. Pada Pasal 17 UU KIP, dijelaskan bahwa salah satu kategori informasi yang dikecualikan ialah informasi yang potensial membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
Meski begitu, tak semua informasi terkait pertahanan bisa dikecualikan. Perlu ada proses pengujian terlebih dahulu. "Artinya, pada dasarnya semua informasi itu informasi publik sampai ada putusan bahwa informasi itu adalah informasi yang dikecualikan," ucap Hussein.
Terkait sistem pertahanan, Hussein mencontohkan sejumlah informasi sensitif yang sepatutnya dikecualikan, semisal prototipe alutsista yang dibangun, informasi seputar operasi militer, dan informasi sensitif lainnya.
Adapun rancang bangun strategi pertahanan atau yang juga dikenal dengan sebutan Buku Putih Pertahanan, kata Hussen merupakan informasi yang terbuka bagi publik. "Dan juga dokumen MEF. Keduanya juga dokumen publik," jelas Hussein.
Hussein berpendapat pengadaan alutsista seyogyanya dibuat setransparan mungkin karena rawan korupsi. Saat ini, spesifikasi alutsista juga tidak perlu lagi ditutup-tutupi karena susah ada beragam perangkat yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi persenjataan milik suatu negara. Salah satunya ialah Open Source Inteligence (Osint).
"Peneliti militer bermodalkan foto dan video, sudah bisa membaca spesifikasi. Jadi, apa yang mau dilindungi dengan dalih rahasia negara? Selain itu produsen alutsista asing yang kita beli juga memangnya tidak berbagi data dan informasi tentang alutsista yang kita beli kepada negaranya?" tanya Hussein.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha sepakat Prabowo tak semestinya menggunakan dalih rahasia negara di debat ketiga Pilpres 2024. Ia menilai tidak ada data sensitif yang diminta Ganjar dan Anies dalam debat tersebut.
"Ganjar kan cuma bertanya tentang peringkat pertahanan di dunia yang bisa kita lihat secara gamblang di internet. (Dijawab Prabowo), tidak cukup waktu pula jika ingin mendetail. Padahal, (pertanyaannya) cukup gamblang. Misalnya, soal alutsista bekas. Seharusnya dijawab saja dengan jujur," ucap Tamliha kepada Alinea.id, Selasa (9/12).
Di pengujung debat, Ganjar sempat mengutip data sejumlah lembaga global yang menunjukkan indeks pertahanan dan kapabilitas militer Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menanyakan capaian MEF yang tersendat.
Menurut Tamliha, Prabowo terlampau naif jika tak mau mendiskusikan rancang bangun sektor pertahanan negara secara terbuka. "Padahal, negara-negara asing juga sudah tahu kekuatan tempur Indonesia,"ucap Tamliha.
