Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemerintah sengaja menggunakan isu rasialisme untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini diungkap Rocky menanggapi sikap aparat diduga melarang organisasi masyarakat (ormas) Laskar Merah Putih (LMP) membentangkan atau mengibarkan bendera merah putih di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Selasa (17/8) kemarin.
"Inti dari kemerdekaan Indonesia adalah social justice, itu yang enggak terlihat. Bahkan ditutup-tutupi di jembatan PIK (Pantai Indah Kapuk) kemarin. Ada sekelompok tokoh, namanya Laskar Merah Putih mau pasang bendera di PIK, dihalangi, enggak boleh," kata Rocky dalam dalam orasinya di acara peringatan setahun berdirinya organisasi Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI), disiarkan, Rabu (18/8).
Menurut Rocky, apa yang dilakukan LMP berangkat dari suatu keinginan bahwa persatuan disimbolkan oleh warna merah putih. Lebih dari itu, organisasi LMP yang juga diisi oleh tokoh-tokoh Tionghoa memasang bendera di PIK, karena dianggap daerah itu bukan bagian dari Indonesia.
Namun, sambungnya, apa yang terjadi di PIK kemarin memperlihatkan fakta jika pemerintah sebenarnya menggunakan isu rasialisme untuk mengendalikan masyarakat. Rocky mengatakan, hal ini berangkat dari fakta bahwa tidak semua orang Tionghoa merupakan golongan elite atau pemilik modal.
"Tak jauh dari PIK, namanya China Benteng, yang betul-betul priyayi. Terlihat bahwa negara mengeksploitasi pemodal China, sekelompok, sambil, setelah dia kuras, dipalak begitu, tapi isu rasial tetap dipertahankan," ujarnya.
"Karena itu cara untuk mengendalikan masyarakat. Hal yang biasa kita baca dalam buku-buku filsafat politik dalam upaya untuk memahami bahwa niat pemerintah sebetulnya adalah menghalangi persatuan, supaya dia bisa kendalikan pemerintah," bebernya.
Berangkat dari itu, Rocky mengatakan, perayaan kemerdekaan bukanlah seremonial belaka, namun harus melahirkan rasa keadilan. Dia pun menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam setahun saat ini justru dihiasi pemburukan demi pemburukan.
"Jangan kita ultah-ultah aja. Memang kita bisa ultah karena satu tahun ini kita justru merayakan apa yang kita duga akan terjadi yaitu pemburukan, pemburukan dan pemburukan," tegasnya.
Oleh karena itu, Rocky mengatakan sudah saatnya KAMI tidak saja hadir sebagai gerakan moral. Kata dia, KAMI harus melakukan evaluasi dan menghadirkan kondisi baru.
"Jadi, saya melihat bahwa publik di bawah menunggu nama baru dari keadaan itu apa, pemburukan. Dan nama itu hanya bisa diberikan oleh orang yang mampu melihat sejarah secara utuh. KAMI mampu melihat sejarah secara utuh dan karena itu KAMI bisa memberi nama apa yang terjadi sekarang. Kita tidak cukup bahwa KAMI adalah gerakan moral, karena kita udah upayakan itu. Artinya gerakan moral sebagai basis dari gerakan ini harus naik satu derajat," jelas Rocky.
Dengan demikian, Rocky menambahkan, publik akhirnya mengetahui bahwa moral dan perubahan itu satu nafas. "Orang membutuhkan perubahan mendasar, orang gak peduli lagi, dia mau tiga periode, terserah dia deh. Harusnya perubahan mendasar digaungkan oleh petinggi KAMI," pungkas Rocky.
