Yasonna Laoly jadi satu-satunya menteri dari PDI-Perjuangan yang di-reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ujung masa jabatannya. Posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diemban Yasonna sejak periode pertama pemerintah Jokowi kini dipegang politikus Gerindra Supratman Andi Agtas.
Saat ini, PDI-P masih punya lima kader yang menjabat sebagai menteri, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga.
Analis politik Citra Institute, Yusak Farhan menilai reshuffle Yasona bernuansa politis. Menurut Yusak, langkah itu merupakan upaya Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) untuk mengendalikan parpol-parpol yang bakal atau baru bergabung dengan KIM.
"Penggantian ini upaya mengendalikan partai-partai yang sudah masuk lingkaran koalisi Prabowo-Gibran agar lebih tidak melakukan perlawanan. Sebab, Menkumham punya wewenang memberikan keabsahan partai," ucap Yusak kepada Alinea.id, Senin (19/8).
Di antara lainnya, Kemenkumham punya wewenang untuk mengesahkan AD/ART dan kepengurusan parpol. Saat ini, Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menggelar munas dan muktamar untuk memilih ketua umum yang baru.
Kendali partai melalui Kemenkumham tidak dapat terwujud bila kementerian itu masih dipimpin Yasonna yang terkenal dekat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Sementara hubungan Mega-Jokowi sudah merenggang. Ya, Pak Prabowo tidak bisa mengontrol. Tapi kalau kader Gerindra yang pegang Gerindra, Prabowo bisa mengontrol," ucap Yusak.
Berseberangan dengan KIM di Pilpres 2024, PKB saat ini sedang menghadapi gonjang- ganjing perseteruan dengan elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU tengah bersiasat untuk mendongkel Cak Imin dari kursi Ketum PKB.
"Dengan diangkatnya Supratman sebagai Menkumham itu sinyal dari Gerindra kepada PKB bahwa jangan main-main. PKB sedang menghadapi potensi penggulingan Cak Imin yang bagi Sekjen PBNU Saifullah Yusuf itu adalah regenerasi," ucap Yusak.
Dampak politis reshuffle juga akan terasa di tubuh Golkar. Dengan dikuasainya Kemenkumham oleh anak buah Prabowo, maka jalan bagi Bahlil Lahadalia untuk mendudukki kursi Golkar 1 bakal mulus. Bahlil disebut-sebut sebagai kandidat yang direstui Jokowi dan Prabowo.
"Bahlil berdiri di antara dua orang presiden, yaitu Prabowo dan Jokowi. Bahlil memang calon ketua umum Golkar, tetapi kepemimpinan Bahlil tidak menutup kemungkinan tidak ada konflik. Bahlil tentu nanti bisa memicu konflik dalam pembagian kursi menteri," ucap Yusak.
Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pencopotan Yasonna sangat krusial bagi konfigurasi partai politik yang akan mengarungi belantika politik pada periode 2024- 2029.
Wewenang Kemenkumham, kata Agung, bisa digunakan Prabowo-Gibran untuk mencegah parpol-parpol KIM membelot atau merecoki kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan.
"Wewenang Kemenkumhan krusial. Itulah mengapa, misalnya, Yasonna ditegur oleh Presiden Jokowi saat menyetujui kepengurusan PDI-P kemarin tanpa seizin Presiden Jokowi," ucap Agung kepada Alinea.id, Senin (19/8).
Agung juga sependapat kendali Kemenkumham di tangan Gerindra bikin PKB yang sedang berkonflik dengan PBNU "manut". Itu, misalnya, terlihat dari keputusan PKB mendukung Ridwan Kamil (RK) sebagai kandidat di Pilgub DKI Jakarta.
"Meski belum terlihat di daerah lain, tetapi keputusan PKB mendukung calon KIM di Pilkada Jakarta, menurut saya membuat perseteruan PKB dengan PBNU mereda," ucap Agung.
Sebelum mendukung kandidat KIM, PKB sempat mendeklarasikan dukungan bagi Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Anies juga sempat mendapat dukungan dari NasDem dan PKS.
Konflik PKB-PBNU, lanjut Agung, bisa saja diselesaikan oleh Prabowo lewat pembagian jatah menteri. "Semisal Menteri Agama tetap menjadi milik NU, sementara Kementerian Desa atau Kementerian Ketenagakerjaan diberikan pada PKB," ucap Agung.
