Soal cawe-cawe, Jokowi: Kalau ada riak membahayakan negara, masa saya diam

Presiden Joko Widodo menegaskan sikap cawe-cawe dinyatakannya beberapa waktu lalu adalah tanggung jawab moral. Mengingat dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini menyebut, tahun 2024 dalam pergelaran pemilihan presiden (pilpres) adalah masa transisi. Maka dari itu, kepemimpinan nasional harus dijalankan dengan baik tanpa ada riak-riak berbahaya kepada negara.

“Masa riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa, saya disuruh diam. Ya enggak lah,” katanya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Selasa (6/6).

Pernyataan Jokowi itu menanggapi komentar berbagai pihak, termasuk bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan dan Perbaikan, Anies Baswedan. Anies menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan turut campur dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Baginya, langkah itu memperburuk ekosistem kontestasi.

Anies mengatakan, cawe-cawe Jokowi dalam pertarungan politik bisa menggerus harapan para calon legislatif (caleg) lantaran pemerintah bakal tidak netral. "Kekhawatiran itu akibat tidak netral dan cawe-cawe," katanya di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5).

Menurut eks Gubernur DKI Jakarta ini, pemilu seharusnya berjalan seperti biasa dan tidak perlu banyak perubahan. Budaya pemilu seperti itu sudah terbangun dengan baik.

Selain cawe-cawe Jokowi, sambung Anies, sistem pemilu proposional tertutup juga meresahkan. Pangkalnya, partai politik (parpol) telah menyiapkan para kadernya untuk berjuang dalam perebutan suara sesuai skema proporsional terbuka.

Sementara aktivis politik Denny Indrayana menyebut Jokowi yang menyatakan ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 merupakan ancaman bagi demokrasi. Denny tak menampik setiap orang berhak memiliki pilihan tapi hal itu bisa berpotensi melanggar konstitusi apabila terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi," kata Denny dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/4).

Ia menuturkan, salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berjalan bebas dan adil (free and fair). Sebab, menurut Denny, seorang presiden berpeluang besar memengaruhi hasil pemilu dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya.

Hal ini, kata Denny, tercermin dari target Jokowi untuk memastikan agar penerusnya kelak dapat melanjutkan program kerja yang telah dijalankan. Denny menyebut setidaknya ada dua hal yang diinginkan Jokowi setelah masa jabatannya berakhir.

Pertama, keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN). Kedua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya.