Soal pembentukan Cyber Army MUI, PKS: Kebenaran harus dibela

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai rencana pembentukan Cyber Army oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta untuk melawan pendengung atau buzzer tidak perlu dicemaskan.

"Tidak ada yang perlu dicemaskan jika MUI akhirnya mengambil sikap tegas dengan memanfaatkan media sosial sebagai medium perjuangan menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dengan memperhatikan adab dan peraturan perundangan yang berlaku," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangannya, Senin (22/11/2021).

MUI DKI Jakarta berencana membentuk Cyber Army untuk melawan buzzer yang kerap menyerang ulama dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

"Ketika berbagai konten negatif memiliki pendengungnya tersendiri yang bertugas menyebarluaskannya, maka sesungguhnya konten yang positif lebih berhak untuk disebarluaskan melalui keberadaan Cyber Army ini," lanjutnya.

Menurut Bukhori, sepak terjang buzzer selama ini sudah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan, yakni merusak demokrasi dan mengancam kohesi sosial di tengah masyarakat.

Bahkan, jelasnya, telah menimbulkan ketegangan hingga pembelahan sosial di antara sesama anak bangsa akibat ujaran kebencian, fitnah, adu domba, penyampaian dan informasi sesat.

Menurutnya, rencana pembentukan Cyber Army tersebut tak perlu dipersoalkan sepanjang tidak melanggar aturan yang ada, dan patut dilihat sebagai ikhtiar dari warga untuk warga dalam memelihara suasana kondusif dan mengembalikan kehangatan percakapan antar sesama warga negara.

Isu sentralnya, sambung Bukhori, bukan terletak pada persoalan buzzer atau bukan, tetapi soal pemihakan terhadap kebenaran.

"Jadi kuncinya bukan pada persoalan buzzer atau bukan buzzer, tetapi terletak pada keberpihakan kita terhadap tegaknya nilai (value). Kebenaran harus di atas kebatilan dan kebenaran harus dibela," pungkasnya.