Soal reshuffle, Mensesneg: Banyak permasalahan yang harus ditangani cepat

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno angkat bicara soal kabar reshuffle kabinet yang dikabarkan akan dilakukan pada 15 Juni mendatang. Menurutnya, jika nanti dilakukan reshuffle kabinet, hal tersebut semata-semata karena adanya upaya responsif mengatasi permasalahan yang ada.

Isu reshuffle kabinet sebenarnya sudah berhembus sebelumnya. Reshuffle ini dilakukan untuk mengakomodir PAN yang sudah masuk koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

"Kami kan fokus ini banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global sangat dinamis. Kita harus sangat responsif," ujar Pratikno di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6). 

Pratikno menegaskan, pemerintah terus mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap pandemi Covid-19 serta dampaknya. Oleh karena itu, jajaran kabinet harus fokus bekerja mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Pandemi kita juga harus antisipatif. Jadi kita fokus kerja," ucap dia.

Kendati demikian, Pratikno tidak memastikan jika reshuffle kabinet dilakukan pada 15 Juni 2022. Termasuk, menteri-menteri yang bakal terkena reshuffle. Dia berjanji akan membocorkan kepada masyarakat jika sudah ada jadwal resmi reshuffle.

"Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," pungkas Pratikno.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, menurunnya kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lepas dari kinerja menterinya yang buruk. Jamiluddin menilai, perombakan kabinet atau reshuffle tak bisa dielakan lagi demi meningkatkan kinerja Jokowi.

Apalagi, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia sebelumnya merilis kinerja Presiden Jokowi mengalami penurunan dari 72% pada Desember 2021 menjadi 58,1% pada Mei 2022.

Jamiluddin mengatakan, reshuffle kabinet dapat dilakukan untuk bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi,  kata dia, kabinet Jokowi perlu penyegaran agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 

Sementara, di bidang politik, diharapkan menteri baru dapat mengembalikan kebebasan berpendapat. Hal ini diperlukan karena menjadi salah satu indikator demokrasi.

"Melalui reshuffle kabinet, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi diharapkan akan membaik. Hanya dengan kepercayaan masyarakat, Jokowi dapat meningkatkan kinerja kabinetnya," ujar Jamiluddin.