close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyambut kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) di Widya Chandra, Jakarta, Selasa (8/5) / Antara Foto
icon caption
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyambut kedatangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) di Widya Chandra, Jakarta, Selasa (8/5) / Antara Foto
Politik
Kamis, 07 Juni 2018 03:05

Surat dari Ukraina untuk Golkar

Sebuah surat elektronik untuk Golkar beredar dari Ukraina yang membahas soal posisi partai untuk memajukan cawapres mendampingi Jokowi
swipe

Sebuah surat elektronik untuk Golkar beredar dari Ukraina yang membahas soal posisi partai untuk memajukan calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Wakil Sekretaris Jenderal, Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengaku tak tahu menahu mengenai surat elektronik yang dikirim oleh Yuddy Chrisnandi selaku Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, yang isinya merupakan saran dan masukannya kepada Partai Golkar dalam menghadapi Pilpres 2019.

Dalam surat tersebut, terdapat 6 poin saran yang ditujukan kepada Agung Laksono selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, yang intinya menyerukan untuk mengerahkan segala kekuatan partai Golkar untuk memperjuangkan Jusuf Kalla agar dapat bersanding kembali dengan Presiden Joko Widodo.

"Partai Golkar harus pro-aktif untuk melobi Judicial Rivew agar M. Jusuf Kalla bisa bersanding dengan Jokowi kembali secara konstitusi," tulis Yuddy dalam suratnya.

Selain itu dalam surat itu juga disebutkan, agar partai Golkar mengajukan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto, sebagai pilihan alternatif andaikan Jusuf Kalla tak diloloskan oleh uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Dan, yang lebih mencengangkan lagi, Yuddy juga menyerukan agar Partai Golkar menjalin konsolidasi ke partai lain andaikan lamarannya tak diterima oleh sang petahana,  Joko Widodo.

Menyikapi hal tersebut, Ace menegaskan bahwa partainya tetap bersama barisan Joko Widodo, sekalipun Ketua Umum Golkar tak dipinang oleh Jokowi sebagai wakilnya di 2019 nanti 

"Sampai saat ini Partai Golkar tetap bersama Jokowi, dan kita konsisten untuk itu walupun pak Jokowi enggak meminang pak Airlangga," kata Ace di Kantor Indikator Cikini, Jakarta, Rabu, (6/6).

Namun, Ace mengaku belum membaca isi surat itu dari partainya, dan bahkan belum mengatahui secara pasti benar atau tidaknya surat itu datang dari Kiev Ukraina, tempat Yuddy Chrisnandi bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia.

"Saya sendiri belum tahu pasti apa surat itu, soalnya saya aja belum menerima," tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Politisi Golkar lainya, yaitu Malchias Mekeng, yang mengaku tak pernah mengatahui datangnya surat tersebut, lantaran tak pernah ada pemberitahuan dari partainya.

Lebih lanjut, Mekeng mencurigai surat tersebut hanya buatan orang yang tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Partai Golkar.

"Saya enggak tahu surat itu benar atau tidak, bisa saja itu hoaks," tegasnya.

Mekeng mengaku tak dapat berkomentar lebih jauh untuk isi surat tersebut, karena belum pernah melihat langsung surat tersebut.

Berikut adalah, isi surat Yuddy Chrisnandi untuk Agung Laksono yang konon dikirim dari Kiev Ukraina pada 1 Juni 2018.

Email Prof Dr Yuddy Chrisnandi kepada Ketua Dewan Pakar Golkar

Kepada Yang Terhormat
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar
Bpk. Dr (HC) HR Agung Laksono
u.p
Sekretaris Dewan Pakar
Di
Jakarta

Dengan hormat,

Merujuk pada Undangan rapat Dewan Pakar Partai Golkar tanggal 2 juni 2018, saya mohon maaf sebesarnya belum dapat hadir di tanah air mengingat penugasan saya selaku Duta Besar yang memerlukan Ijin khusus dari Presiden up.Menlu untuk meninggalkan wilayah akreditasi.

Berikut beberapa pandangan dan saran saya sebagai bahan Diskusi , sebagai berikut :

1. Terkait dapat Tidaknya Wakil Presiden saat ini untuk dicalonkan kembali menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Jokowi : Mengingat Ketua Umum dan jajaran DPP Golkar sudah mengambil sikap politik mendukung Presiden Jokowi untuk periode kedua, dan mengingat Presiden Jokowi masih menghendaki untuk berpasangan dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, maka sebaiknya posisi Partai Golkar Pro-Aktif menggunakan seluruh sumberdaya jaringan Lobby nya untuk memenangkan Judicial Review di MK agar polemik masa jabatan Wapres yang sudah 2 kali pada periode berbeda dapat dibenarkan secara Konstitusi untuk mencalonkan kembali mendampingi Presiden Jokowi, guna kepentingan Stabilitas Politik Nasional, kesinambungan Kebijakan Pemerintahan dan Persiapan Regenerasi Kepemimpinan Nasional yang "Smooth" khususnya dalam mempersiapkan Kader Golkar menjadi Presiden pada masa berikutnya.

2. Jika hasil Judicial Review MK Tidak membenarkan pencalonan kembali Bapak M Jusuf Kalla menjadi Wakil Presiden, Partai Golkar sebagai lokomotif dan Pioneer Demokrasi harus mengajukan Calon Wakil Presiden dari kader terbaik Partai Golkar, utamanya adalah Ketua Umum Partai Golkar Ir.Airlangga Hartarto sebagaimana sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Sebagai Partai pendukung Pemerintah yang sudah mendeklarasikan Dukungannya kepada Presiden Jokowi untuk periode kedua, perlu memahami suasana kebatinan Beliau. Untuk itu, Partai Golkar dapat mengajukan lebih dari satu nama selain Ketua Umum Partai Golkar kepada Presiden Jokowi sebagai alternatif calon Wapres dari Partai Golkar.

3. Sebagai Partai Besar, berpengalaman, memiliki akar yangkuat,Visioner dan kaya akan kader yang berkualitas-berintegritas, Golkar harus memiliki Harga Diri dan posisi Tawar Politik yang tinggi dalam menentukan proses politik dan penyusunan kekuasaan Pemerintahan. Sekiranya pemikiran ke 2 diatas diabaikan, maka demi kepentingan Nasional dan kemajuan kehidupan Bangsa kedepan , Partai Golkar kiranya harus mempertimbangkan untuk membangun Koalisi Kebangsaan dengan kekuatan Partai Politik lainnya untuk mengajukan kader Terbaik Partai Golkar yang paling siap saat ini untuk menjadi Calon Presiden Republik Indonesia ke 8 yaitu Bapak M Jusuf Kalla atau Ir.Airlangga Hartarto.

4. Jika Partai Golkar masih ragu dengan kekuatan kadernya sebagaimana pemikiran ke 3 diatas, maka Konvensi Nasional Calon Presiden Partai Golkar dapat diadakan sebagaimana pernah kita lakukan pada tahun 2004.

5. Belajar dari pengalaman sejarah politik perubahan kekuasaan, Partai Golkar harus mampu memposisikan diri sebagai Kekuatan Politik yg dibutuhkan oleh Pemerintah. menang atau kalah posisi pilihan Calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung/didukung Partai Golkar, Golkar harus tetap masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan yang baru. DPP Partai Golkar harus memiliki Fleksibilitas politik yang tinggi dalam bermanuver dan mengambil keputusan politik.

6. Seluruh jajaran dan kader utama Partai Golkar di tingkat Pusat. agar fokus pemenangan Pileg sebagai prioritas utama. Tidak semua Daerah pemilihan memiliki Preferensi yang sama dengan pilihan politik pencalonan Presiden. DPP Partai Golkar harus cermat mengutamakan keselamatan kader2 Calegnya yang berjuang di dapil yang berbeda pilihan politik untuk dapat menang. Utamakan meraih kemenangan Pileg sebesar-besarnya. Konsolidasi dan soliditas Partai sangat penting. Dengan kemenangan sebagai Partai Terbesar di DPR nantinya, posisi Tawar untuk menempatkan kader2 Golkar di Kabinet dan posisi eksekutif lainnya sangat terbuka luas.

Sekian pokok2 pikiran saya, semoga bermanfaat untuk Partai Golkar. Selamat menunaikan ibadah ramadan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. 

Kyiv-Ukraina, 1 juni 2018
Prof.Dr.H.Yuddy Chrisnandi,ME
------------------------------------------
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar
Duta Besar RI untuk Ukraina,Armenia&Georgian.

img
Kudus Purnomo Wahidin
Reporter
img
Sukirno
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan