Survei: Kinerja 5 tahun Jokowi-JK biasa saja

Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia menemukan penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam 5 tahun terakhir. 

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan mayoritas responden menilai kinerja Jokowi-JK secara umum dalam 5 tahun terakhir terbilang biasa saja. Persentasenya mencapai 33,4%.

Disusul kemudian, sebanyak 22,5% responden menilai kinerja Jokowi-JK terbilang baik, dan sangat baik mencapai 18,6%. Sedangkan, sebanyak 17,8% responden menilai kinerja Jokowi-JK terbilang buruk, dan sangat buruk 5,5%.

"Publik yang menilai kinerja Jokowi-JK baik mencapai 41,0%, sebanyak 23,3% menilai buruk, dan 33,4% menilai biasa saja, serta 2,3% memilih tidak menjawab. Itu artinya, jika diringkas secara sederhana kinerja Jokowi sudah baik namun belum maksimal karena menyisakan sejumlah pekerjaan rumah," kata Adi dalam konferensi pers di kantor Parameter, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Adi memaparkan, Jokowi dinilai sukses membangun infrastruktur strategis, memberikan bansos, sembako, dana desa, PKH, KIA, dan KIP. Namun demikian, pada saat yang bersamaan Jokowi juga dianggap kurang maksimal ihwal kesejahteraan, lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan, harga yang masih mahal, serta persoalan korupsi dan penegakan hukum.

Dikatakan Adi, masih ada juga masyarakat yang merasa belum merasakan 'sentuhan magis' pembangunan infrastuktur yang inline dengan persoalan mendasar rakyat. Termasuk juga soal isu pelemahan KPK yang cukup kuat serta potret hukum yang dinilai masih tebang pilih.

Bagi Adi, isu pemberantasan korupsi dan ketidakadilan penegak hukum menjadi hal yang sangat menarik. Alasannya, karena masalah ini secara konsisten masuk dalam lima besar masalah bangsa. Padahal, dalam survei sebelumnya, pembahasan mengenai isu korupsi dan hukum cenderung tidak masuk dalam persoalan yang dianggap krusial.

"Apa yang membuat kinerja pemerintah belum maksimal, responden juga menjawab pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang dianggap sukses belum mampu mengobati kesulitan ekonomi rakyat," urainya.

Berangkat dari itu, Adi mengatakan, hal yang perlu diprioritaskan oleh Jokowi adalah soal ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteran. Pasalnya, sebanyak 40% masyarakat menyoroti hal tersebut. Sementara 26,5% responden menilai kekurangan yang paling dirasa yaitu mengenai kemiskinan, pengangguran, dan mahalnya harga bahan pokok.

Lebih jauh, ia menerangkan, bahwa dalam survei yang dilakukan, masih ada dua kutub yang saling berhadapan. Mereka adalah kelompok dari pendukung Jokowi dan bukan pendukung di Pilpres 2019. Terhitung sebanyak 71,3% pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Jokowi menilai evaluasi 5 tahun terakhir baik. Sementara 48% pemilih Gerindra menganggap kerja pemerintah buruk.

Parameter Politik Indonesia menggelar survei kepada 1.000 responden WNI yang memiliki hak pilih sesuai Undang-undang yang berlaku. Metodologi yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survei dilakukan dengan teknik wawancara langsung dan digelar pada 5-12 Oktober 2019. Survei dilakukan di 34 provinsi dengan proporsi desa dan kota serta jenis kelamin berimbang.