Tingkat dukungan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami penurunan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kendati begitu, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini tetap teratas.
Berdasarkan hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2-8 Oktober 2023, elektabilitas PDIP mencapai 26,1%. Lalu, turun menjadi 23% dalam penelitian periode 16-18 Oktober.
Dalam survei 2-8 Oktober, melibatkan 1.620 responden, yang ditentukan secara multistage random sampling, dengan teknik wawancara tatap muka. Adapun versi 16-18 Oktober dilakukan dengan menelepon 1.229 responden, yang dipilih melalui random digit dialing (RDD).
Penurunan suara PDIP juga tampak dalam survei Indikator Politik Indonesia. PDIP meraih 25,2% dalam penelitian periode 16-20 Oktober 2023, lalu turun ke 24,1% pada 27 Oktober-1 November. Riset melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai langsung.
Pun demikian dalam survei Polling Institute periode 25-28 Oktober dan 15-17 November 2023. Dalam riset itu, dukungan PDIP tergerus tipis dari 22,2% ke 21%. Penelitian tersebut ini melibatkan 1.496 responden yang dihubungi melalui telepon dan ditentukan berdasarkan teknik RDD.
Bahkan, masih berdasarkan data Polling Institute, tren penurunan dukungan kepada PDIP sudah terjadi sejak Agustus silam. Kala itu, partai berlogo banteng moncong putih ini meraup 25,7% suara.
"Ini PDIP memang trennya cenderung menurun dari 4 surtel (survei telepon) yang kita lakukan, dari 25,7 di bulan Agustus, sekarang terakhir di 21%," ucap peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, saat memaparkan hasil surveinya, Kamis (23/11).
"Sedangkan Gerindra yang sebelumnya stabil di 15,2% [pada Agustus 2023], kemudian 14,7%, [di 1-3 Oktober], kemudian meningkat ke 15,8% di akhir Oktober, dan di pertengahan November meningkat kembali ke 18,6%. Hampir cross [dengan PDIP] di surtel Polling Institute," imbuhnya.
Migrasi pendukung PDIP
Kennedy menyampaikan, menurunnya suara tersebut tidak lepas dari hubungan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kian renggang. Ini terlihat dari merosotnya jumlah pemilih PDIP karena faktor Jokowi.
"Faktor Jokowi, kan, sangat menentukan di sini. Jadi, ketika posisi Pak Jokowi di persepsi publik sudah sangat clear siapa yang didukung di pilpres (pemilihan presiden) berikutnya, itu juga berimplikasi pada dukungan kepada PDIP," terangnya.
"Apalagi, PDIP belakangan sangat kencang mengkritik, terutama Mas Gibran, mengkritik pemerintah, belakangan juga sudah sudah cukup kencang. Itu justru counterproductive terhadap elektabilitas partai mereka sendiri," imbuhnya mengingatkan.
PDIP merupakan pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Adapun putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Kennedy berpendapat, para pendukung yang menggerus elektabilitas PDIP mengalihkan suaranya kepada partai-partai pengusung Prabowo-Gibran. "Memang sebagian ada yang ke Gerindra, sebagian ada yang ke PSI (Partai Solidaritas Indonesia)."
PSI merupakan partai yang dinahkodai putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Ia memimpin partai ini sejak 26 September lalu atau 2 hari pasca-bergabung.
Dus, suara PSI dalam survei Polling Institute menjadi 2,3%. Biasanya sekitar 0-1 sekian persen. Kendati begitu, angka tersebut masih di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4%.
"PSI, semenjak Kaesang menjadi ketua umum, mengalami penguatan dari 0,6% [pada Agustus 2023] hingga survei terakhir di angka 2,3%," terang Kennedy.
Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, bersyukur atas peningkatan dukungan kepada partainya walaupun masih belum cukup untuk melenggang ke Senayan. "Semoga dalam waktu 3 bulan ini dapat terus mempertahankan tren positif agar bisa sampai di parliamentary threshold."
Ia melanjutkan, PSI akan terus melakukan kampanye agar bisa menempatkan kadernya sebagai anggota DPR pada kesempatan kedua dalam kancah kontestasi nasional.
Ketaktegasan PDIP
Terpisah, pengamat politik Demos Institute, Usni Hasanudin, menilai, adanya perpindahan pendukung dari PDIP ke Gerindra dan PSI merupakan sangat memungkinkan. Pangkalnya, hubungan PDIP dengan Jokowi tidak lagi baik.
"Ketika PDIP dilihat tidak lagi sejalan dengan Jokowi, maka publik akan mengikuti ke mana arah politik Jokowi. Apalagi, Prabowo justru yang belakangan tampak lebih membela Jokowi daripada PDIP," terangnya.
Menurut dosen politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu, PDIP sangat berhati-hati dengan isu ini demi mencetak tiga kemenangan berturut-turut (hattrick) pada 2024. Karenanya, tidak terlalu frontal dalam membicarakan "penyingkiran" Jokowi dan keluarganya.
"Tidak ada statement tegas dan clear dari PDIP tentang pemecatan Gibran, misalnya. Ada perbedaan pendapat yang terang antara Hasto (Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, red) dengan Puan (Ketua PDIP, Puan Maharani, red) soal isu ini," bebernya.
"Puan cenderung menghindari. Sedangkan Hasto, yang merupakan orang kedua di PDIP, justru terlihat lebih menggebu-gebu tentang pemecatan Gibran, termasuk Bobby (mantu Jokowi sekaligus Wali Kota Medan, Bobby Nasution, red)," sambungnya.
Bagi Usni, wajar jika PDIP terkesan tidak tegas membalas manuver Jokowi. Pangkalnya, bisa dimanfaatkan untuk pencitraan bagi eks Gubernur DKI Jakarta itu.
"Politik terzalimi ini, kan, pernah dimainkan SBY pada [Pilpres] 2004 lalu saat menghadapi Megawati dan akhirnya SBY menjadi presiden terpilih. Selain itu, alasan lainnya, tentu ada upaya dari sebagian elite PDIP untuk mencoba merapat kepada Jokowi ketika Ganjar tidak memenangi pilpres," tuturnya.
