Tak ada nama baru untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara, memastikan tidak ada nama baru untuk mengisi jabatan sebagai Ketua Umum PPP selain Suharso Monoarfa. Keputusan ini diambil setelah partai berlambang Kakbah itu mengadakan musyawarah kerja nasional (Mukernas).

Dalam mukernas PPP, agendanya yakni pengukuhan nama Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Amir mengakui, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) memiliki suara untuk memutuskan penunjukan Plt ketua umum. Namun demikian, dia menutup kemungkinan munculnya nama baru sebagai Plt ketua umum.

"Kalau ada penolakan kita akan kembalikan ke pengurus harian karena dalam AD-ART kita untuk pengganti Ketum harus disepakati melalui pengurus harian dan dikukuhkan di mukernas," kata Amir di Hotel Seruni, Ciawi, Jawa Barat, Rabu (20/3).

Bila Dewan Pimpinan Wilayah (PPP) menginginkan nama baru, kata Amir, mekanismenya akan dikembalikan kepada pengurus harian. Sebab, Mukernas hanya boleh mengukuhkan nama yang dihasilkan dari rapat pengurus harian. Bila tidak disepakati, akan dikembalikan kepada pengurus harian untuk membuat keputusan baru.

Sebelumnya, pengurus harian sudah memutuskan menunjuk Suharso Manoarfa sebagai pengganti Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP karena terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK dalam kasus pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Keputusan itu akan dikukuhkan melalui forum Mukernas bila tidak ada penolakan dari DPW.

Menurut Amir, pengambilan keputusan penujukan itu akan dilakukan melalui musyawarah. Dia berharap, pengurus DPW memahami kondisi internal PPP yang genting untuk segera menunjuk nama baru mengisi posisi ketua umum.

Namun demikian, pihaknya akan mengambil langkah terobosan agar roda organisasi PPP bisa berjalan baik guna menghadapi Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada April 2019 mendatang. Pertimbangan lain dikemukakan Amir yakni soal permintaan Kiai Maimun Zubair. Penunjukan Suharso juga atas permintaan ketua Majelis Syariah yang dianggap sebagai fatwa.

"Mungkin teman-teman DPW bisa memahami kondisi yang diputuskan dalam rapat pengurus harian kemarin sekalipun ada berita yang tidak sepakat tapi intinya dalam kondisi darurat tentu kita harus ambil langkah di luar kebiasaan," ujar dia.

Senada dengan Amir, Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, menutup kemungkinan nama lain dalam forum Mukernas. Pilihan Mukernas hanya pengukuhan nama yang dihasilkan dari rapat harian DPP. Jika ada penolakan dari DPW, langkahnya hanya mengembalikan ke pengurus harian. Tidak ada opsi untuk memunculkan nama baru.

"Tidak bisa. Karena posisi Mukernas hanya mengukuhkan atau tidak mengkuhkan," ujar Arsul.