Partai Demokrat tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kongres V yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta Convention Center, Minggu (15/3). Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, keputusan tersebut disepakati lantaran acara tersebut merupakan hajatan internal partai.
Selain Jokowi, Demokrat juga tidak akan mengundang petinggi partai politik lain.
"Inilah bedanya Demokrat dengan partai lain. Kami lakukan kerja internal kami tidak mengundang siapapun, termasuk Presiden Jokowi," ujar Hinca di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).
Kendati demikian, kata dia, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap berkomunikasi dengan Jokowi atas persiapan hajatan tersebut. Komunikasi juga telah dilakukan dengan Kapolri Jenderal Idham Azis dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.
Dikatakan Hinca, komunikasi lanjutan dengan Jokowi kemungkinan akan dilakukan kembali pasca-kongres. SBY, kata dia, akan melaporkan hasil kongres kepada Jokowi selaku pembina politik tertinggi di tanah air.
"Setelah selesai kongres ini, nanti terpilih pengurus baru, (Jokowi) berkenan menerima. Demokrat dengan pimpinan baru akan laporkan hasinya ke Presiden sebagai pembina politik tertinggi di Indonesia," ujar dia.
Hinca juga mengatakan, pelaksanaan kongres akan dipersingkat dari semula dijadwalkan dua hari menjadi hanya satu hari saja, yaitu pada Minggu (15/3). Hal tersebut didasari terjadinya penyebaran coronavirus di Indonesia. Partai Demokrat berupaya untuk meminimalisasi penyebaran virus ke kader-kader partai.
Dikatakan Hinca, dalam kesempatan kongres kali ini, kader-kader yang hadir pun dibatasi. Peserta kongres hanyalah pemilik hak suara.
Panitia kongres juga akan menyiapkan protokol COVID-19 berdasarkan protokol penanganan WHO.
"Dari semua kongres-kongres yang sudah kami lakukan atau kegiatan yang kami lakukan kali ini berbeda. Ada tambahan yang kami masukkan dengan protokol corona yang mengikuti arahan dari WHO, dan secara khusus kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta," kata Hinca menjelaskan.