Kudeta Partai Demokrat, Teuku Riefky: Moeldoko sudah berikan dana awal 25%

Partai Demokrat merasa tidak sependapat dengan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin membalas surat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kudeta.

Diketahui, Mensetneg Pratikno mengungkapkan, alasan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak membalas surat penjelasan AHY atas dugaan kudeta itu karena masalah internal partai.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, adanya praktik politik uang yang dimainkan Kepala Staf Kepressidenan (KSP) Moeldoko dalam menjalankan ambisinya untuk meraih kursi kepemimpinan Partai Demokrat.

"Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sebesar 25%, sedangkan sisanya akan dibagikan jika KLB selesai dilaksanakan dan saudara Moeldoko telah menjadi pemimpin baru," kata Teuku, dalam sebuah video pernyataan resmi yang diterima Alinea, Jumat (5/2).

Hanya saja, Teuku tidak membeberkan nominal yang dijanjikan Moeldoko pada para kader dan mantan anggota Partai Demokrat. Namun, dia menyimpulkan, bahwa upaya pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat melibatkan pihak ekternal.

"Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemua serta telah bicara secara langsung dengan sejumlah kader Partai Demokrat, baik pusat maupun daerah yang diajak bertemu dengannya," papar Teuku.

Bagi Teuku, bila tindakan Moeldoko dibiarkan telah mencederai rasa keadilan di negeri ini. Menurutnya, Moeldoko perlu berpedoman bukan aspek hukum dan kekuasaan yang demilikinya, melainkan harus mengindahkan aspek moral, etika dan keadilan. 

Bila tindakan Moeldoko dibiarkan, kata Teuku, akan berpotensi mendorong penguasa yang berambisi politik menempuh jalan pintas dengan melakukan sesuatu yang menabrak suatu etika politik, the rule of law, dan rule of the game. 

"Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan parpol di negeri ini. Sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," urai Teuku.

Terlepas dari itu, Teuku menghormati keputusan Presiden Jokowi yang tidak ingin membalas surat AHY. Dia menilai, itu merupakan hak dan kewenangan Jokowi.

"Meskipun, dengan tidak adanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun, kami tetal hormati kelutusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut," terang Teuku.