Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, menjelaskan maksud pernyataan Jokowi soal "politisi sontoloyo". Wakil Sekretaris TKN, Raja Juli Antoni, menyebut salah satu indikasi politisi sontoloyo adalah melakukan manipulasi data.
Dia mencontohkan, politisi yang menyatakan kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan. Padahal, kata dia, angka kemiskinan sudah jelas mengalami penurunan.
"Angka kemiskinan jelas pada periode saat ini menjadi single digit dalam sejarah Indonesia. Tetapi masih dikatakan angka kemiskinan itu naik terus," jelasnya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/10).
Dia juga menyebut hal yang sama terjadi pada angka pengangguran. Mengutip pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, angka pengangguran di zaman Jokowi mengalami banyak penurunan, yaitu mencapai 5,1%. Angka tersebut, menurut Hanif, merupakan angka pengangguran paling rendah pascareformasi.
Hanya saja, kata Raja Juli masih saja ada yang menuding angka pengangguran mengalami kenaikan.
"Nah, ini adalah politisi sontoloyo, yang memanipulasi data. Yang setiap hari mengumbar ujaran kebencian dan melakukan kampanye ketakutan," katanya.
Maka itu, dia menilai sindiran politisi sontoloyo yang dilontarkan calon presiden nomor urut 01, merupakan hal yang tepat.
"Bagi kami ini adalah sebuah peringatan yang baik kepada semua politikus. Baik yang ada di jajaran koalisi Pak Jokowi maupun lainnya, bahwa sebagai politisi hendaknya kita tidak pernah memanipulasi data," katanya.
Wakil Ketua TKN Jokowi Maruf Abdul Kadir Karding mengatakan, politisi sontoloyo merupakan politisi kacau dan tidak bermutu.
Dia menilai banyak politisi yang cenderung mengalami penurunan kualitas. Menurutnya, hal ini berakibat pada merosotnya kualitas perpolitikan di Indonesia.
Karding pun menilai, pernyataan Jokowi tentang polotisi sontoloyo tidak datang secara spontan atau tanpa sebab. Menurutnya, Jokowi berpandangan fenomena politisi sontoloyo harus dicegah, agar politik di Indonesia kembali pada jalurnya.
"Politik harus kembali kepada rel yang benar, berkualitas dan marwahnya terjaga. Pilpres harus menjadi instrumen memperbaiki demokrasi, mendidik serta mendapatkan pemimpin yang baik," ujarnya.
Pernyataan Jokowi soal politisi sontoloyo ini, disampaikan untuk menyikapi kritikan terhadap kebijakan pemerintah menggulirkan dana kelurahan. Jokowi mempertanyakan sikap sejumlah politisi yang mengaitkan dana kelurahan dengan agenda politik. Padahal, menurutnya, dana kelurahan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.
"Hati-hati saya titip ini, hati-hati. Hati-hati banyak politikus yang baik-baik tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," kata Jokowi saat pembagian 5.000 Sertifikat Hak atas Tanah untuk warga Jakarta Selatan di lapangan Ahmad Yani, Jakarta Selatan, dikutip Antara Selasa (23/10).