Timses: Jokowi tak beri garansi kepala daerah bermasalah

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan garansi kebal hukum terhadap kepala daerah yang bermasalah. Menurutnya, dukungan diberikan kepala daerah kepada Jokowi karena berdasarkan prestasi dan rekam jejak.

"Dukungan untuk Pak Jokowi harus diberikan atas sebuah kesadaran kinerja dan prestasi. Bukan sebagai perlindungan untuk memberikan kekebalan hukum," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Senin (19/11).

Pernyataan Hasto ini terkait penangkapan Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando oleh KPK. Remigo yang menyatakan dukungan pada Jokowi-Maruf, ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Minggu (18/11) kemarin.

Menurut Hasto, presiden tak memiliki wewenang untuk campur tangan terhadap masalah hukum yang membelit kepala daerah. Penanganan kasus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga dilakukan independen tanpa intervensi presiden.

"Apa yang dilakukan KPK itu bersifat independen, bersifat merdeka. Kalau dilihat konfigurasinya, (tidak hanya) pendukung Pak Jokowi (yang ditangkap oleh KPK), semuanya sama," kata Hasto menjelaskan. 

Lebih lanjut dia menuturkan, penangkapan kepala daerah oleh KPK, dilakukan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk melakukan gratifikasi. 

Menurut Hasto, PDI Perjuangan mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Hasto menegaskan partainya akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku korupsi. 

Sementara itu Juru Bicara TKN Lena Maryana Mukti menegaskan, sejak awal Jokowi telah berkomitmen tidak akan melakukan intervensi kasus hukum yang dihadapi oleh siapapun. Hal ini disebabkan kesadaran bahwa semua orang sama di mata hukum. 

"Prinsip itulah yang dipegang oleh Pak Jokowi dan tidak perlu kami gembar-gemborkan, karena kenyataannya tidak pernah ada kasus yang bebas karena ada intervensi dari pemerintah atau dari Presiden Jokowi," katanya. 

Bahkan, kata dia, Jokowi tidak melakukan intervensi hukum pada kasus yang menjerat pembantu presiden setingkat menteri.

Berikut beberapa kepala daerah pendukung Jokowi yang diciduk oleh KPK.

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando. Meskipun kader Partai Demokrat namun dia telah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Maruf. 

Walikota Pasuruan yang juga kader PDI Perjuangan Setiono. 

Bupati Malang yang juga kader Nasdem Rendra Kresna. 

Bupati Bekasi yang merupakan kader Golkar Neneng Hassanah Yasin. Dia juga masuk sebagai tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin wilayah Jawa Barat.