Tito Karnavian: Jadi bupati harus punya modal Rp50 miliar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan adanya evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Menurut dia, selama ini banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena tingginya biaya Pilkada.

Pernyataan Tito ini menjawab wacana pelarangan mantan narapidana kasus korupsi mengikuti Pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengusulkan kepada Komisi II DPR untuk merevisi UU Pilkada dengan tujuan melarang narapidana kasus korupsi mencalonkan diri.

"Justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem Pilkada saat ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya, ada partisipasi. Tapi banyak mudaratnya, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11).

Tito berdalih usulan itu bukan berarti setuju dengan wacana pemilihan tak langsung alias melalui DPRD. Tito mengatakan, sebaiknya melakuan riset akademik untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya.

"Survei, lakukan riset akademis tentang dampak negatif dan positif Pilkada langsung," kata dia.

Tito mengatakan, sebagai mantan Kapolri, dalam pengamatannya, Pilkada langsung justru memiliki banyak dampak negatif, ketimbang positif. Selain sumber konflik, sistem Pilkada langsung membutuhkan biaya yang tinggi dan menyebabkan kepala daerah terjerat kasus korupsi.

"Sebagai mantan Kapolri, kalau ada OTT (operasi tangkap tangan) kepala daerah, no, it's not surprise for me. Itu bukan suatu kejutan," tukas Tito.

Tanpa mau menuduh, Tito mengatakan, hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menutupi biaya selama Pilkada.

Dia mengatakan, untuk biaya Pilkada, seorang calon rata-rata mengeluarkan biaya Rp30 sampai Rp50 miliar. Pengeluaran itu justru tidak sebanding dengan gaji yang diterima seorang kepala daerah selama 5 tahun mengabdi.

"Mau rugi enggak? Apa benar saya (kepala daerah) mau mengabdi kepada negara terus rugi. Bullshit," pungkas Tito.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono mengatakan sistem Pilkada langsung tetap yang terbaik untuk membangun demokrasi. Sebab, kata Nono, Pilkada langsung melibatkan masyarakat dan bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik.

"Tetapi untuk sementara ini kita sepakat, mulai dari bupati, wali kota, maupun gubernur sampai presiden bahwa rakyat lah yang memilih secara langsung,” kata Nono dalam diskusi bertajuk Pilkada Serentak dan Tantangan Membangun Daerah di media centre DPR, Senayan, Rabu (6/11).

Terkait persoalan yang masih muncul dalam setiap Pilkada, Nono berpendapat hal tersebut harus diperbaiki terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Sejak KPK berdiri hingga kini, tercatat 120 kepala daerah yang telah ditangkap karena kasus korupsi. Terakhir, penangkapan Bupati Indramayu Supendi menambah panjang daftar kepala daerah yang diringkus oleh KPK.