Momen unik sempat terpentas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-Perjuangan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5). Di tengah-tengah pidato, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sempat diingatkan kadernya untuk menyapa Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) yang hadir di dalam acara tersebut.
"Oh, iya. Lupa banget. Saya juga tau. Sengaja disembunyikan kok. Enggak (lupa). Enggak, belum dipensiunkan. Terus berjuang, satyam eva jayate (hanya kebenaran yang berjaya),” kata Megawati.
Pada kesempatan itu, Megawati mengabsen para tamu yang hadir dalam rakernas, termasuk di antaranya Ketum Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga turut disapa. Meskipun masih berstatus sebagai kader, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tak diundang.
Ganjar-Mahfud ialah pasangan capres-cawapres yang diusung PDI-P, PPP, Perindo, dan Hanura di Pilpres 2024. Berbeda dengan PDI-P, Jokowi justru mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). PDI-P dan Jokowi pecah kongsi sejak Jokowi merestui Gibran maju menjadi pendamping Prbaowo.
Guru besar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai pernyataan Megawati yang menyebut Ganjar-Mahfud belum "dipensiunkan" bukan berarti terkait Pilpres 2029. Pernyataan itu, menurut dia, ialah sinyal bahwa Megawati akan memberi penugasan baru Ganjar-Mahfud yang berkaitan dengan penguatan organisasi parpol.
"Ini menunggu pada definitif PDI-P akan ke mana, yakni apakah bergabung (ke pemerintahan Prabowo-Gibran) atau menjadi oposisi. Itu nanti ada penugasan baru. Karakter Ibu Megawati seperti itu. Penugasan baru itu belum jelas, makanya belum bisa dibubarkan mereka berdua. Jadi, mungkin habis Oktober nanti," ucap Muradi kepada Alinea.id, Rabu (29/5).
Masa pemerintahan Jokowi bakal berakhir pada Oktober 2024. Seiring itu, pasangan Prabowo-Gibran bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kabinet baru yang bakal membantu Prabowo-Gibran juga diperkirakan bakal terbentuk tak lama setelah kendali pemerintahan ada di tangan Prabowo.
Menurut Muradi, posisi PDI-P, entah sebagai oposisi atau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), bakal menentukan jenis posisi baru yang bakal diemban Ganjar-Mahfud.
Jika PDI-P bergabung dengan KIM, Ganjar atau Mahfud bakal diplot untuk memegang jabatan strategis. "Ganjar bukan tidak mungkin menjabat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara," ucap Muradi.
Namun, jika PDI-P kembali ke jalur oposisi, Muradi menerka Ganjar-Mahfud bakal menduduki jabatan strategis di partai. Tujuannya antara lain untuk merawat tingkat keterpilihan Ganjar-Mahfud dan mendekatkan keduanya pada isu-isu publik.
"Ganjar-Mahfud akan tetap dijaga, bisa di partai atau mungkin kalau bergabung di badan negara yang lain. Itu juga untuk mempertahankan pamor dan elektoral," ucap Muradi.
Skenario oposisi atau koalisi bagi PDI-P, lanjut Muradi, bakal jelas setelah Prabowo berkuasa. Jika Prabowo-Jokowi tetap harmonis atau Prabowo semakin mengandalkan Jokowi, sangat mungkin PDI-P ogah bergabung dengan koalisi.
"Jadi, itu (kenapa Megawati di Rakernas PDI-P) bicara pengkhianatan, ideologi politik, dan sebagainya," ucap Muradi.
Sebaliknya, peluang PDI-P bergabung dengan KIM akan besar jika Prabowo pecah kongsi dengan Jokowi. "Dia butuh dukungan politik yang lebih besar sehingga ada peluang PDI-P untuk masuk pemerintahan pasca-Oktober 2024 juga lebih besar," ucap Muradi.
Pendapat berbeda diutarakan analis politik dari Universitas Brawijaya (Unibraw) George Towar Ikbal Tawakkal. Menurut Ikbal, Megawati hanya sekadar menjaga suasana kebatinan Ganjar-Mahfud dengan pernyataannya di rakernas.
"Ini untuk menjaga kondusifitas kebatinan Ganjar- Mahfud setelah berbagai upaya yang berujung kekalahan di Pilpres 2024. PDI-P menghindari kesan habis manis, sepah dibuang. Itu wajar dan sering muncul di politik," ucap Ikbal kepada Alinea.id, Rabu (29/5).
Jika benar-benar berniat merawat pasangan Ganjar-Mahfud hingga 2029, menurut Ikbal, Megawati seharusnya tak akan segan-segan memberikan posisi penting bagi Ganjar. Di lain sisi, ia menyebut tak ada urgensi untuk mempertahankan elektabilitas Ganjar-Mahfud saat ini.
"Kecuali, Ganjar-Mahfud diberi posisi tinggi di PDI-P. Itu bisa dimaknai serius, yaitu menjaga untuk 2029. Misal, dijadikan pelaksana Ketua Umum PDI-P, atau sekjen. Kalau cuman ketua bidang, ya, itu basa-basi aja," ucap Ikbal.
