Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh resmi menyandang Doktor Honoris Causa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) Malang. Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Surya Paloh digelar di gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya, Senin (25/7).
Penganugerahan diawali dengan pembukan sidang promovendus yang dipimpin oleh Ketua Senat Akademi Fakultas Darsono Wisadirana. Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Sholih Muadi mengatakan, pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Surya Paloh ini bukan tanpa alasan. Dia mengakui, banyak sekali yang menawarkan untuk mendapat gelar Doktor Honoris Causa di FISIP UB.
"Kami berpikir panjang, kira-kira siapa yang berhak dan layak untuk mendapat gelar Doktor Honoris Causa. Kami berembuk dengan semua jurusan dan kami juga berembuk dengan beberapa anggota senaf fakultas yang akhirnya ketemulah satu sosok, yaitu Pak Surya Dharma Paloh," ujar Sholih dalam sambutannya.
Menurut Sholih, pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Surya Paloh juga bukan tanpa dasar. Promotor gelar Doktor Honoris Causa kepada Surya Paloh, Ketua Senat Akademi Fakultas Darsono, dan anggota senat FISIP UB mencermati langkah-langkah politik kebangsaan Surya Paloh dan memberi dengan cermat tulisan-tulisan beliau.
Pertama, Surya Paloh aktif pada pembebasan sandera di Filipina. "Itu tidak bisa dicoret dalam sejarah, tidak main-main," kata Sholih.
Kedua, Surya Paloh merupakan tokoh perlawanan ketidakadilan pers pada zaman Orde Baru. Ketiga, Surya Paloh membuat gagasan baru tentang Restorasi Indonesia. Dan keempat, Surya Paloh mencetuskan ide politik tanpa mahar.
"Dan yang lebih mencengangkan lagi, dimana politik dianggap sebagai kotor, dan dianggap sebagai segala sesuatu yang tidak baik, beliau mencentuskan ide politik tanpa mahar. Mohon maaf bapak ibu sekalian, ini bukan promosi satu partai politik, tetapi itulah kenyataan yang kami dapatkan," papar dia.
Hadir dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa kepada Surya Paloh ini mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syharul Yasin Limpo, mantan Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan sejumlah elite Partai Nasdem.