Manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Partai Demokrat menjadi bagian dari koalisi parpol pendukung pemerintah diprediksi bakal mempertebal tekad PDI-Perjuangan (PDI-P) untuk berkubu di barisan oposisi. Jokowi dinilai kian menyudutkan posisi Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Situasi saat ini cenderung akan membawa PDI-P oposisi. Megawati akan sulit bersama dengan Jokowi, Prabowo dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Relasi personal yang buruk itu akan membawa PDI-P berseberangan dengan mereka," ucap Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Alinea.id, Senin (26/2).
Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pekan lalu. AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang digeser posisinya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Pada pilpres kali ini, Demokrat turut mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), pasangan yang di-endorse Jokowi di belakang layar. Analis menganggap langkah itu diambil Jokowi sebagai balas jasa atas dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Gibran dan upaya mencegah hak angket kecurangan pemilu bergulir di DPR.
Masuknya Demokrat di pengujung pemerintahan Jokowi potensial bikin PDI-P semakin tak nyaman. Di tingkat nasional, PDI-P tak pernah berada dalam satu koalisi dengan Demokrat. Sejak Pilpres 2004, Megawati dan SBY tak pernah akur.
Dedi menilai PDI-P bakal lebih untung jika berada di kubu oposisi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. PDI-P punya rekam jejak yang apik menjadi oposisi selama dua periode pemerintah SBY. Di luar efek elektabilitas Jokowi, citra oposisi yang trengginas di DPR itu membuat PDI-P banjir simpati publik dari pemilu ke pemilu.
"Publik melihat bagaimana PDI-P jauh lebih lantang dibanding oposisi pada periode Jokowi sehingga, menurut saya, akan lebih mudah bagi PDI-P untuk menarik simpati publik yang sebagian hilang di Pemilu 2024," ucap Dedi.
Eksistensi PDI-P sebagai oposisi, lanjut Dedi, penting untuk menjaga keseimbangan di parlemen. Apalagi, parpol-parpol lain yang jagoannya kalah di Pilpres 2024--NasDem, PKB, PKS, dan PPP--masih belum berani menunjukkan sikap tegas.
"Dengan komposisi suara terbesar di DPR (versi real count KPU) dan selisih tidak jauh dari Golkar yang ada di pemerintah, PDI-P jelas akan memberikan keseimbangan bagi jalannya pemerintahan ke depan," kata Dedi.
Berbasis rekapitulasi KPU, sejauh ini PDI-P telah mengantongi 16,54% dukungan suara. Partai Golkar berada di urutan kedua dengan raihan 15,01% suara, diekor Gerindra dengan perolehan 13,36% suara. Total suara yang masuk sudah 64,72%.
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai berada di barisan oposisi merupakan posisi yang tepat bagi PDI-P pasca-Pemilu 2024. Ia sepakat relasi Megawati dan Jokowi sulit diperbaiki setelah AHY diangkat jadi menteri.
PDI-P, menurut Agung, terkenal memiliki disiplin yang ketat dalam visi berpartai. Jika kalah dalam pilpres, PDI-P tak akan segan mengambil sikap sebagai oposan. Di lain sisi, Megawati juga punya tanggung jawab untuk menjaga marwah partai setelah Jokowi membelot.
"Bila tidak beroposisi, di masa mendatang, perihal ini (pembelotan Jokowi) bisa menjadi preseden bagi kader-kader lain untuk (membenarkan) posisi bermain dua kaki," kata Agung kepada Alinea.id, Senin (26/2).
Agung menilai PDI-P bukan tidak mungkin bakal jadi oposisi tunggal di parlemen. Padalnya, parpol-parpol pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sedang digoda untuk merapat ke koalisi pengusung Prabowo-Gibran yang hampir pasti memenangi Pilpres 2024.
"Kalau sebagian besar merapat, misalnya, Nasdem, PKB, PKS atau bahkan semuanya, maka kekuatan oposisi sangat minimalis. Dalam artian, keoposisian PDI-P tak signifikan menjalankan mekanisme check and balances," kata Agung.
