Usulan tunda Pemilu 2024 dinilai untuk tujuan amendemen UUD 1945

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai, usulan penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan para elite politik dengan sejumlah alasan hanya sebuah permulaan. Dia memprediksi akan ada lagi elite politik lainnya untuk mendengungkan isu tersebut hingga terbentuk opini publik.

"Geliat aspirasi dari berbagai elemen masyarakat akan terus didengungkan agar terbentuk pendapat umum bahwa rakyat memang menginginkan pemilu ditunda," ujar Jamiluddin dalam keterangannya, Jumat (25/2).

Menurut Jamiluddin, pola seperti itu akan terus berlanjut disampaikan petinggi negeri atau elemen masyarakat lainnya. Dia mengatakan, pesan dari usulan penundaan itu akan seragam, yakni untuk menjaga momentum pembangunan ekonomi.

"Alasan mereka sama, yaitu menyampaikan aspirasi pengusaha, pelaku UMKM, dan petani sawit," katanya.

Jamiluddin menjelaskan, model politik mobilisasi seperti itu akan terus didengungkan. Sehingga, dengan cara ini akan dijadikan justifikasi bahwa rakyat dari berbagi elemen memang menghendaki pemilu diundur.

"Berbekal atas aspirasi rakyat inilah akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamendemen UUD 1945. MPR akan dibuat seolah tak berdaya menolak kehendak rakyat hasil mobilisasi tersebut," jelasnya.

Jamiluddin menuturkan kemungkinan akan muncul sosok lain yang akan menyuarakan pemilu diundur dengan berbagai justifikasi. Baginya, semua itu dilakukan untuk menggolkan kehendak oligarki dan pihak-pihak yang haus kekuasaan.

"Karena itu, semua pihak yang prodemokrasi harus bersatu menolak pola-pola mobilisasi untuk memperlama kekuasaan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, usulan agar Pemilu 2024 ditunda pertama kali dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Kemudian, didukung pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, ada beberapa alasan kenapa Pemilu 2024 ditunda, salah satunya terkait kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tinggi.  

Dalam konteks berbeda, usulan serupa juga dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto yang "ngoceh" dan mengklaim ada permintaan dari petani sawit untuk melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Alasannya, kebijakan Jokowi selama inilah yang telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.