Jelang Pilkada Serentak 2024, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk tiga penjabat (pj) gubernur baru. Para penjabat baru itu bertugas di Sumatera Utara (Sumut), Sumatra Selatan (Sumatera Selatan), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Di Sumut, Hassanudin digantikan Agus Fatoni, eks penjabat Gubernur Sumsel. Posisi Gubernur Sumsel diisi pelaksana tugas Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi. Hassanudin digeser menjadi pj gubernur NTB, menggantikan Lalu Gita Ariadi.
Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menegaskan pergantian para penjabat gubernur itu murni untuk memperbaiki tata kelola birokrasi. Ia menegaskan rotasi itu tidak ada hubungannya dengan pilkada.
"Di sisa waktu (masa jabatan) ini, presiden benar-benar fokus menyelesaikan beberapa projek strategis nasional yang akan segera diberesin. Sama sekali tidak ada unsur politik tentang siapa calon gubernur di pilgub dan lain-lain," kata Ngabalin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/6).
Penunjukkan para penjabat kepala daerah baru dikait-kaitkan dengan kontestasi Pilkada Serentak 2024 lantaran dilakukan jelang pembukaan pendaftaran kandidat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi, Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah mengantongi tiket dari Gerindra untuk maju di Pilgub Sumut 2024.
Di lain sisi, para penjabat gubernur yang dirotasi Jokowi juga selama ini tak terdengar bermasalah. Di Sumut, Hassanudin bahkan dianggap sukses mengebut program-program prioritas yang ditinggalkan gubernur sebelumnya, Edy Rahmayadi.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul menganggap wajar jika pergantian para penjabat gubernur dikaitkan dengan kepentingan politik elektoral. Terlebih, penjabat yang diganti bertugas di daerah yang kandidatnya berasal dari lingkungan Istana atau dekat dengan penguasa.
“Saya kira wajar jika pandangan masyarakat ada hidden agenda apalagi sosok yang digadang-gadang maju ini ada di lingkar kekuasaan dan motif ini patut dipertanyakan,” ucap Adib kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Adib menyayangkan jika Jokowi cawe-cawe di ranah pilkada. Apalagi sebelumnya Jokowi terindikasi memuluskan jalan bagi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai pendamping Prabowo-Subianto di Pilpres 2024.
Pada Pilpres 2024, Jokowi juga terang-benderang meng-endorse pasangan Prabowo-Gibran lewat berbagai manuver, termasuk via gelontoran bantuan sosial (bansos) di daerah-daerah strategis.
“Tapi kalau PJ ini diduga jadi fasilitator mengamankan Bobby jadi preseden buruk karena bisa jadi akan ada polarisasi lagi di akar rumput,” ucap Adib.
Meski menggendong kepentingan politik dari penguasa, pakar politik dari Universitas Airlangga, Ali Sahab menilai para penjabat gubernur tak bisa berbuat banyak dalam kontestasi pilkada lantaran kewenangan mereka yang terbatas.
"Tetapi, jika memang terlihat upaya cawe-cawe dari para Pj, maka masyarakat tidak boleh diam saja. Harus ada perlawanan," kata Ali kepada Alinea.id.
Ali sepakat pergantian penjabat gubernur jelang pilkada beraroma politik. Apalagi, salah satunya ialah penjabat yang bertugas di Sumut, tempat Bobby berkontestasi.
“Tapi, saya yakin masyarakat bisa menentukan pilihannya dengan bijak. Karakter pemilih Sumatera yang tidak bisa kompromi menjadi karakter tersendiri,” ucap Ali.
