Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didesak untuk memberikan informasi terkait progres asesmen pemberian status emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. Desakan itu dilayangkan karena vaksin buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok itu telah didistribusikan ke sejumlah daerah.
"Kalaupun belum selesai, setidaknya BPOM bisa memberikan sejauh mana hasil kerja mereka. Tentu proses pelaksanaan vaksinasi akan tetap menunggu izin dari BPOM," kata anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (4/1).
Bagi politikus PAN itu, penyampaian progres asesmen izin edar EUA dinilai penting, sebab masih banyak masyarakat yang khawatir untuk divaksin.
"Banyak di antaranya yang menunggu penjelasan terkait mutu, manfaat, dan keamanan vaksin. Hal itu yang mesti dijelaskan juga oleh pemerintah," tutur Saleh.
Saleh meminta, BPOM dapat bekerja berpacu dengan waktu. Dia meyakini, hasil asesmen BPOM terhadap tiga juta dosis vaksin akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksin.
"Vaksinasi ini kan gratis. Kalau nanti vaksinnya dinilai tidak jelas karena tidak ada penjelasan otoritatif, dikhawatirkan masyarakat nanti malah pada tidak bersedia divaksin. Itu akan menimbulkan persoalan sendiri," tuturnya.
"Wajar, kalau sekarang kita dorong BPOM segera menjelaskan EUA vaksin ini. Dengan begitu, ada waktu yang cukup untuk mensosialisasikannya ke masyarakat," imbuh Saleh.
Di samping itu, Saleh meminta publik untuk dapat mencerna informasi terkait vaksin. Dia menyarankan agar dapat mencari sumber terpercaya dan kredibel sebagai acuan dalam menerima informasi terkait vaksin.
"Jangan percaya kepada berita-berita hoax yang belakangan banyak beredar. Jika menemukan informasi yang meragukan, sebaiknya hubungi petugas medis atau dinas kesehatan yang ada," terangnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari juga menyoal distribusi vaksin yang mulai disalurkan ke berbagai daerah.
Dia meminta pemerintah mematuhi prosedur uji vaksin sebelum mendistibusikan, seperti izin edar Emergency Use Authorization vaksin Sinovac yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
"Pemerintah harus mengikuti prosedur yang berlaku di Indonesia. Setiap obat yang akan digunakan harus mendapat izin edar dari BPOM. Hingga sekarang, BPOM belum pernah mengeluarkan izin edar untuk vaksin Covid-19," kata Lucy, saat dihubungi Alinea hari ini.
Lucy merasa, pemerintah perlu memastikan kehalalan vaksin Sinovac sebelum mengedarkannya ke daerah. Pasalnya, jutaan dosis vaksin yang dipesan dari Tiongkok itu belum memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
"Begitu juga halnya surat sertifikat halal dari MUI tentang vaksin Covid-19, hingga saat ini belum ada. Padahal MUI yang punya otoritas tentang kehalalan, termasuk vaksin Covid-19," terangnya.
Untuk diketahui, PT Bio Farma (Persero) telah mendistribusikan vaksin Covid-19 buatan Sinovac ke berbagai daerah. Setidaknya, perusahaan farmasi pelat merah itu telah menyalurkan puluhan ribu dosis vaksin ke sejumlah provinsi.
Daerah yang telah menerima vaksin adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua.
