Wacana Pemilu 2024 dinilai datang dari kelompok pebisnis

Permintaan pebisnis menunda Pemilu 2024 tidak bisa mewakili kemauan rakyat secara luas.

Pengamat kepemiluan Titi Anggraini menilai usulan untuk menunda pemilihan umum (pemilu) 2024 bukan berdasarkan aspirasi masyarakat, namun dari pebisnis di Indonesia.

Hal ini diungkap Titi menanggapi polemik wacana menunda Pemilu 2024 yang oleh sejumlah elite politik mengklaim karena adanya aspirasi masyarakat, termasuk dalih biaya pemilu yang sangat besar di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19.

"Kalau soal aspirasi masyarakat sebenarnya kan aspirasi yang ditampung itu dalam kelompok kecil masyarakat, kelompok usaha dan dunia bisnis," ujar Titi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (13/3).

Menurut Titi, permintaan para pebisnis tidak bisa mewakili kemauan rakyat secara luas. Kelompok itu juga diyakini cuma sebagian kecil jika dibandingkan dengan kemauan seluruh masyarakat Indonesia. "Kalau kita bicara rakyat secara keseluruhan skalanya sangat besar," ujar Titi.

Titi menegaskan, sejumlah survei yang ada malah memberikan hasil sebaliknya tentang permintaan penundaan pemilu. Bahkan, beberapa orang yang mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pemilu 2024 ditunda.

"Pendapat para pihak yang memberikan kinerja baik itu yang juga berpendapat bahwa mereka tetap ingin di 2024 ada pemilu, dan tidak ada penundaan, serta tidak mau ada perpanjangan masa jabatan," ungkapnya.

Menilai masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik, dia pun meyakini wacana penundaan dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi akan ditolak. "Kinerja memang harus dinilai secara proporsional, maka hasilnya adalah penilaian kinerja yang tinggi tadi, tapi, komitmen berdemokrasi juga dipegang erat oleh publik," ucap Titi.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jovan Latuconsina menilai wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk ketakutan dan akal-akalan pemerintah pada saat ini. Tujuannya, untuk menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024 nanti.