Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas V PPP kubu Muktamar Pondok Gede merekomendasikan agar pelaksanaan Muktamar V dipercepat awal 2020. Panitia Pelaksana Mukernas V PPP Ahmad Baidowi menyatakan, pihaknya tak mengakui adanya kepengurusan lain di PPP.
Wakil Sekjen PPP yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, tak ada islah dalam Muktamar IX yang akan digelar usai Pilkada 2020 nanti. Hal ini karena dualisme kepengurusan di PPP sudah berakhir pada 2016 lalu.
"Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum, itu biasa saja. Nabi saja ada yang palsu, apalagi ketua umum. Yang penting PPP hanya satu yang diakui negara dan ikut pemilu," kata Awiek di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (15/12).
Menurut Awiek, esksistensi PPP kubu Humphrey Djemat tak akan menjadi persoalan bagi pihaknya. Sebab sejauh ini, pihaknya telah mengantongi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Dengan demikian, kata Awiek, yang berhak menggelar Muktamar IX nanti ialah kubunya atau PPP hasil Muktamar Pondok Gede.
"Muktamar dilakukan oleh DPP yang diakui negara. Persoalan ada teman-teman yang masih ada di seberang sana, ingin bergabung silahkan saja. Bergabung mengikuti aturan main yang ditetapkan organisasi PPP termasuk ketentuan AD/ART," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengklaim PPP masih terpecah dua kubu. Pihaknya menolak islah yang berlangsung pada Muktamar Pondok Gede pada 2016 lalu.
Meskipun saat itu, kepengurusan baru dibentuk dari representasi dua kubu yang bertikai, yaitu kubu Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya yang saat ini dipimpin Suharso Monoarfa.
"Kalau di 2016 dinyatakan sudah islah, kita bisa melihat apa benar itu terwujud apa tidak? Tapi sampai sekarang kita melihat PPP muktamar Jakarta itu masih eksis, bahkan struktur sangat kuat dari atas sampai bawah. Bahkan mendapat dukungan dari akar rumput," ujarnya di Senayan, Kamis (12/12).
Dia pun berharap agar mukernas yang digelar PPP muktamar Pondok Gede membahas rencana islah itu. Menurut Humphrey, jika kedua kubu terus berseteru, kemungkinan besar PPP diambang kehancuran pada Pemilu 2024.
"Islah yang bermartabat dan setara. Dengan secara bermartabat ini kita akan bisa membuat PPP lebih menyatu dan saling kuat ke depannya. Kalau tidak punya prinsip seperti itu, di tangan kanan saya ada PPP yang menyatu dan kuat. Tapi di tangan kiri ini ada PPP yang tinggal menunggu kematian di 2024," kata Humphrey.
Berkaca pada hasil Pemilu 2019, perolehan suara PPP merosot hingga 4,52% dan hanya meraih 19 kursi di DPR. Angka tersebut merosot hampir separuh dari perolehan kursi DPR pada 2014 sebanyak 39 kursi.
Seandainya PPP memperoleh kurang dari 4% suara nasional, maka partai berlambang kakbah ini bisa terlempar dari panggung politik nasional. Diketahui, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyaratkan perolehan suara parpol minimal 4% untuk dapat mengirimkan wakilnya ke DPR.
"Nah kita semua elemen PPP, baik di muktamar Jakarta yang saya pimpin maupun PPP yang dipimpin Pak Suharso (Suharso Monoarfa) ini, mulailah berhubungan, berkomunikasi dan mulai mempersiapkan diri untuk muktamar bersama yang bermartabat dan setara," katanya.
