Bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), capres nomor urut 3 Anies Baswedan kian rutin mengkritik proyek pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Saat jadi pembicara pada Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12), Anies menyebut pemindahan ibu kota ke IKN hanya menguntungkan aparat negara.
Ketimbang menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk membangun IKN, Anies berkata ia dan pasangannya, Muhaimin Iskandar, akan memprioritaskan penguatan sarana pendidikan dan kesehatan jika memenangi Pilpres 2024.
"Kami lihat manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau di sini, (manfaatnya hanya) dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Kritik serupa juga diungkap Anies saat berbicara dalam diskusi publik yang digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/11) lalu. Menurut Anies, dalih pemerintah pembangunan IKN bakal mendorong pemerataan ekonomi tidak tepat.
"Kalau mau memeratakan (ekonomi) Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru,” kata Anies.
PKS pun setali tiga uang. Dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) PKS di Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Beji, Depok, Ahad (26/11) lalu, sejumlah petinggi PKS sesumbar ibu kota tidak akan pindah ke Kalimantan jika PSK sukses memenangi Pemilu 2024.
"PKS dari awal menolak pengesahan RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat,” ujar Ketua Majelis Syura PKS Shohibul Iman kepada wartawan.
Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan (Timnas) AMIN, Achmad Nur Hidayat mengatakan timnya mengusulkan agar pembangunan IKN dihentikan. Anggaran yang sudah diteken pemerintah Jokowi diusulkan untuk direlokasi untuk pengembangan 14 kota di luar Pulau Jawa.
IKN merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diprioritaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi bahkan sempat mengungkapkan niat untuk menggelar upacara perayaan kemerdekaan RI di IKN pada 2024.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan memandang wacana membatalkan pemindahan ibu kota digaungkan untuk menjaring simpati para calon pemilih yang kontra dengan proyek IKN, khususnya mereka yang tinggal di Jawa.
"Ini merupakan cara untuk melihat kecenderungan respons terhadap proyek IKN di antara yang pro dan kontra. Kedua, mempertegas bahwa perubahan bukan sekadar jargon, tapi indikator yang terukur. Ketiga, mencari simpati pemilih Jawa untuk tetap menempatkan Jawa sebagai pusat Indonesia," ucap Bakir kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Sejumlah survei menunjukkan jumlah masyarakat yang menolak IKN terbilang cukup besar. Sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis Juli lalu, misalnya, menemukan sekitar 43,7% masyarakat tak setuju ibu kota pindah. LSI Denny JA juga mendapati bahwa mayoritas penolak IKN ialah pemilih Anies, yakni 34,3%.
"Ada faktor sosiologis, seperti ikatan primordial (identitas) dalam perilaku pemilih kita masih relatif kuat. Tetapi, dalam konteks IKN, tergantung pada sisi yang diolah dan dipolesnya sebagai isu," ucap Bakir.
Namun demikian, Bakir memandang isu pembatalan pemindahan ibu kota negara tidak signifikan mempengaruhi elektabilitas kandidat. Menurut dia, isu perpindahan ibu kota negara berikut mudaratnya tidak terlalu populer bagi kebanyakan pemilih.
"Kalau IKN lebih dilihat sebagai kebijakan kewilayahan itu isu elitis dan tidak terlalu populer di kebanyakan pemilih. Tetapi, sebagai isu Jawa-sentrisme, ini bisa menarik sisi emosionalitas primordial meskipun riskan," ucap Bakir.
Direktur Eksekutif Citra Instituter Yusak Farchan melihat penolakan IKN lebih dominan dimainkan PKS. Di parlemen, PKS tercatat sebagai satu-satunya parpol yang menolak pengesahan revisi UU IKN, Oktober lalu. NasDem dan PKB turut menyetujui revisi UU IKN tanpa catatan apa pun.
Dengan mengembuskan penolakan IKN, menurut Yusak, PKS ingin mengambil ceruk pemilih di area Jakarta Raya, terutama dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang menolak pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Ceruk suara yang diharapkan dari situ (kelompok penolak IKN) memang terbatas, terutama orang-orang yang tidak terlalu setuju dengan perpindahan ASN. Itu hanya terlokalisir di DKI Jakarta," kata Yusak kepada Alinea.id, Jumat (1/12).
Pada konteks pilpres, Yusak berpandangan wacana menolak IKN yang digaungkan Anies juga tak akan berpengaruh banyak terhadap elektabilitas pasangan Anies-Muhaimin.
"Dalam konteks pileg, pengaruhnya juga kecil dan terlokalisir pada dapil tertentu, terutama dapil yang ceruk suaranya ada hubungannya dengan arus perpindahan SDM ke ibu kota baru. Dalam jangka pendek itu, yang harus dilaksanakan adalah perpindahan ASN," ucap Yusak.
