Peluang Anies Baswedan untuk berlaga di Pilgub DKI Jakarta kian menipis. NasDem, salah satu partai politik pengusung Anies, kini telah menarik dukungannya. Langkah serupa juga diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah diberi jatah calon wakil gubernur. Kader PKS bakal mendampingi Ridwan Kamil (RK) di Pilgub DKI. KIM berencana mendesain RK sebagai calon tunggal di Pilgub DKI.
Jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga merapat ke KIM, praktis hanya tinggal PDI-Perjuangan yang berminat mengusung Anies. Sayangnya, PDI-P hanya punya 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Syarat mengusung kandidat ialah 23 kursi DPRD.
Pengamat politik dari Universtias Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin memprediksi Anies bakal kehilangan tiket maju di Pilgub DKI Jakarta. Menurut Ujang, PKB bakal lebih tertarik bergabung dengan KIM ketimbang berkoalisi dengan PDI-P untuk mengusung Anies.
“Jadi, saya melihat Anies tidak akan bisa berlayar. Apalagi, PKB lebih nyaman ke KIM Plus. Yang dukung (Anies) kan DPW PKB Jakarta, bukan DPP,” kata Ujang kepada Alinea.id, Minggu (18/6).
Menurut Ujang, KIM bermanuver untuk memboyong semua parpol demi memastikan kemenangan RK di Jakarta. RK bakal sulit menang jika berhadap-hadapan dengan Anies. Hampir semua lembaga survei menunjukkan Anies punya elektabilitas dominan di Pilgub DKI.
“Ya, Anies harus dieliminasi agar RK menang dengan aman dan nyaman . Jadi, skema KIM plus itu nyata ada dan terealisasi. Supaya Anies tidak berlayar, semua partai harus diborong. RK akan menang kalau hanya melawan Dharma-Kun,” ujarnya.
KPU telah meloloskan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai kandidat dari jalur perseorangan di Pilgub DKI Jakarta. Namun, pencalonan Dharma-Kun tercoreng isu pencatutan KTP sebagai bentuk dukungan bagi calon independen.
Jika tidak memegang jabatan publik, Ujang berpendapat Anies harus bekerja keras untuk menjaga elektabilitasnya sebagai tokoh nasional. Apalagi jika Anies punya niat untuk kembali maju di Pilpres 2029. "Anies bisa masuk partai politik, menjadi pengurus di ormas, atau bahkan kembali ke dunia kampus," kata dia.
Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memadang fenomena borong parpol di Pilgub DKI dari kacamata yang lebih besar. Menurut dia, desain calon tunggal di DKI merupakan bagian operasi politik KIM dan Jokowi untuk menguasai provinsi-provinsi strategis di Jawa dan Sumatera.
Mundurnya Airlangga dari kursi Ketum Golkar, menurut Adib, juga termasuk bagian dari operasi tersebut. Airlangga dianggap membandel karena semula tak mau menerjunkan RK di Pilgub DKI serta menyepakati koalisi Golkar dengan PDI-P di berbagai daerah.
“Maka dari itu, saya tidak kaget dengan posisi Anies karena memang tiket pencalonan dari partai ini kan yang mengunci elite aja. Karena itu, ketika Golkar bandel, tercium oleh KIM...karena mengancam KIM itu sendiri,” kata Adib kepada Alinea.id, Minggu (18/8).
Tanpa memegang jabatan publik, Adib menilai karier politik Anies terancam meredup. Apalagi, Anies hingga kini bukan kader parpol mana pun. Anies juga bukan berasal dari kalangan pengusaha.
“Anies harus masuk ke dalam parpol sebagai kader agar elektabilitasnya terjaga. Bahkan, Anies harus mencari momentum untuk merawat elektabilitasnya itu,” jelas Adib.
