Yang terjadi kala parpol tidak mandiri secara finansial

Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyampaikan, tiga hal akan terjadi jika partai politik (parpol) tidak mandiri secara finansial. Pertama, memicu ketergantungan terhadap kalangan tertentu sehingga tidak mampu bebas dalam berpikir dan berkehendak.

"Biasanya orang-orang mengatakan hal tersebut sebagai bohir, investor, cukong, intinya oligarki," katanya dalam acara "Podcast BRIN #35 Ngopi Yuk: Demokrasi dan Partai Politik: Saling Menguatkan?", Rabu (2/11).

Kedua, berupaya mencari "dana siluman". "Yang akhirnya kerap berujung pada korupsi," ucap Firman.

Terakhir, lingkungan politik tak kondusif. Imbasnya, muncul tren korupsi, dinasti politik, hingga oligarki di tubuh parpol.

Firman berpendapat, pengelolaan keuangan parpol di Indonesia tergolong sulit. Padahal, butuh dana untuk menjalankan roda organisasi

Nahasnya, banyak orang dengan kemapanan ekonomi dan lalu terjun ke politik terlibat korupsi imbas kepentingan. "Sehingga, demokrasi sebetulnya sudah dimatikan sejak level partai politik," ujarnya.

Menurut Firman, buruknya lingkungan politik membuat fungsi dan peran parpol menjadi kerdil. Pun acapkali dicap buruk. Ini berbeda dengan praktik di "Benua Biru".

"Di sebuah negara yang demokratik sangat kuat, seperti negara Eropa Barat, tentu saja partai-partai seperti itu tidak terpakai lagi," ungkapnya.

"Tapi, masyarakat kita belum cukup keras terhadap partai itu karena kemungkinan edukasi politiknya yang masih terbatas. Sehingga, partai, ya, merasa baik-baik saja. Kita begini-begini saja terpilih," tuturnya

Dirinya pun mendorong ada langkah konkret untuk memperbaiki ini sehingga iklim perpolitikan, terutamanya di parpol, lebih baik. Disarankannya dengan regulasi pro kemerdekaan partai secara finansial.

"Perlu ada satu regulasi yang lebih merdekakan partai secara finansial sehingga partai bisa lebih eksis di tengah masyarakat, lebih bisa melakukan kaderisasi secara menyeluruh, dan bisa lebih independen dari berbagai kalangan yang anti-demokratik," tandas Firman.