Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan supaya kader-kader PDI-P yang baru saja dilantik jadi kepala daerah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Instruksi Megawati itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2).
Juru bicara PDI-P Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA) tak lama setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku, sejak Desember 2024.
Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah asal PDI-P yang sukses memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri.
Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai instruksi Megawati merupayakan upaya menjaga soliditas kader. Surat instruksi itu juga merupakan upaya PDI-P mengecek loyalitas kader di tengah terpaan badai politik.
"Jadi, semacam usaha proteksi politik untuk menjaga soliditas partai. Megawati perlu cek ombak dengan surat perintah itu untuk tahu siapa saja kadernya yang menjabat kepala daerah, mana yang masih loyal atau tidak," kata Zaki kepada Alinea.id, Jumat (21/2).
Zaki menilai Mega tengah menyiagakan internal PDI-P lewat instruksi itu. Terlebih, ada rumor kepemimpinan Mega bakal digoyang lewat kasus-kasus hukum yang melibatkan kader PDI-P lainnya, termasuk di antaranya putri Mega, Puan Maharani.
"Elite-elite PDIP sudah lama membaca skenario akan di-Golkarkan dan menunjuk Jokowi dan proxy politiknya sebagai aktor di balik layar. Intinya, Jokowi ingin mengambil alih kepemimpinan PDI-P melalui instrumen hukum dengan meminjam tangan KPK," kata Zaki.
Tak lama setelah Pilpres 2024 usai, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendadak mundur dari posisinya. Airlangga dikabarkan disandera lewat sejumlah kasus hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Jokowi disebut-sebut jadi dalang skenario estafet kursi Ketum Golkar dari Airlangga ke Bahlil Lahadalia.
Guru besar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai Megawati kecewa terhadap Prabowo yang membiarkan Hasto ditahan KPK dengan menginstruksikan kader-kader PDI-P absen dari acara pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang. Terlebih, Prabowo sempat menunjukkan sikap menghargai Megawati pada peringatan HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2) lalu.
"Megawati menganggap kader-kadernya sebagai anaknya. Saya lihat instruksi agar kepala daerah dari kader PDI-P menunda kedatangan ke retret di Akmil Magelang karena Mega begitu terluka dengan penangkapan Hasto Kristiyanto," kata Muradi kepada Alinea.id, Jumat (21/2).
Muradi menilai penahanan Hasto bisa memperburuk hubungan Megawati dengan Prabowo. Apalagi jika muncul kesan Prabowo terus membiarkan PDI-P diobrak-abrik oleh kekuatan eksternal. "Bahkan jauh lebih buruk dari hubungan Megawati dengan SBY (Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Muradi.
Megawati tak lagi akur dengan SBY usai Pilpres 2004. Megawati disebut-sebut tak setuju SBY maju sebagai kandidat di Pilpres 2024. Ketika itu, SBY memutuskan mundur dari jabatan Menkopolkam demi hasrat maju di pilpres.
Lebih jauh, Muradi menilai PDI-P tidak akan gegabah menjelang Kongres PDIP pada April 2025 nanti. Elite-elite PDI-P masih menunggu itikad baik dari Prabowo. "Kalau Prabowo terus acuh tak acuh, maka PDI-P akan semakin sengit beroposisi," kata Muradi.
