Yusril Ihza Mahendra bongkar alasan tinggalkan Prabowo

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus advokat Yusril Ihza Mahendra membongkar alasan meninggalkan Prabowo-Sandi.

Pakar Hukum Tata Negara itu menceritakan, sejak awal dirinya mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Saat koalisi terbentuk, Yusril mengaku memberikan saran agar Prabowo mengumpulkan ketua-ketua partai.

Tujuannya, agar ketua-ketua partai itu dapat menjadi tim sukses sekaligus bersama-sama meraup kemenangan pada Pemilu Legislatif dan Presiden. Nantinya, koalisi yang terbentuk akan saling mendukung pada kedua laga Pemilu tersebut.

Ketika Yusril dan ketua-ketua partai diminta untuk menjadi tim sukses Prabowo-Sandi, maka akan melakukan kampanye maraton dari Sabang sampai Merauke, siang dan malam. Namun, saat bersamaan, para ketua partai juga harus meloloskan kadernya untuk mendapatkan kursi di parlemen.

"Di satu pihak saya dukung anda berdua jadi presiden, tapi saya di lapangan digergaji sama Calegnya Gerindra," kata Yusril.

Saat itu, Cawapres Sandiaga Uno menjanjikan akan membicarakan dengan Prabowo Subianto. Namun, menurut Yusril sampai saat ini belum kunjung dibicarakan.

Mantan Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengaku demi menghormati para ulama yang berijtima, dirinya mengutus MS Kaban dan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noor untuk menemui Habib Rizieq Syihab di Makkah, Arab Saudi.

Keduanya mengutarakan permasalahan yang tengah dihadapi di koalisi Prabowo-Sandi kepada Rizieq. Sepulang dari Makkah, kemudian diadakan pertemuan dengan para tokoh ulama untuk menyusun draft aliansi.

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut berkeinginan agar koalisi tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga Pileg. 

Seperti di Malaysia, dia mencontohkan, ada Barisan Nasional dan Pekatan Harapan. Koalisi di Negeri Jiran itu sudah menentukan kursi, sehingga saat Pemilu rampung, telah jelas siapa saja yang melenggang ke parlemen.

"Kalau seperti ini, Pak Prabowo-Sandi terpilih jadi presiden, Gerindra juga menang di DPR, kami dihabisi," kata pria kelahiran Belitung tersebut.

Draft aliansi yang disusun bersama Rizieq telah disampaikan kepada Prabowo pada 13 Oktober 2018. Namun, harapan pupus lantaran hingga saat ini tak mendapatkan respons dari Prabowo.

Untuk itu, dia tidak ingin dirinya disalahkan seolah-olah tidak menghormati hasil ijtima ulama. Padahal faktanya, sampai saat inipun Habib Rizieq tidak bisa menelepon Prabowo untuk menanyakan usulan itu. "Susah dihubungi, bagaimana kita bisa harapkan sebagai ketua koalisi?" tanyanya.

Sebaliknya, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, tidak mengajak Yusril sebagai Ketua Umum PBB. Kubu Jokowi-Maruf meminta Yusril sebagai advokat yang tentu saja hanya mewakili diri sendiri, bukan membawa gerbong PBB.

"Jadi lawyer tidak identik dengan klien. Saya tidak akan berkomentar banyak apa yang menjadi program dan visi misi Jokowi-Maruf. Sejauh kepentingan hukum dan hak-haknya, saya akan memberikan masukan-masukan. Saya akan mewakili kepentingan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan," bebernya.

Adapun, PBB yang dia pimpin akan mengambil keputusan pada Desember 2018. PBB akan menggelar Rakornas untuk mendapatkan masukkan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk kemudian diputuskan bersama Majelis Syura. "Harapannya, PBB suaranya meningkat dan lolos 4%," kata dia.

Sandi membantah

Sementara itu, Cawapres Sandiaga Uno membantah tidak pernah mengajak Yusril Ihza Mahendra bergabung ke tim Prabawo-Sandi. Sandi mengaku pernah  mengajak Yusril merapat ke barisan Prabawo-Sandi, karena memandang Yusril sebagai Ketua Umum PBB.

"Kami mengajak pak Yusril itu sebagai Ketua PBB bukan lawyer, itu dua hal yang berbeda. Saya mengajaknya sebagai ketua umum PBB, enggak nyambung sama sekali, kita mengomentari yang jauh panggang dari api," paparnya di Pusat Media Prabawo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (7/11).

Sandi pun menjelaskan, alasan kenapa Yusril juga tak dijadikan lawyer Prabawo-Sandi adalah karena yakin dalam Pilpres 2019 kali ini tak akan ada sengketa Pemilu seperti halnya yang pernah terjadi pada Pilpres 2014.

"Kami tidak menyiapkan dalam Pilpres kali ini berujung pada sengketa. Kita cukup fokus pada ekonomi bukan sengketa hukum. Oleh karena itu kita melihat bahwa tentunya memberikan penghormatan terbaik yang dimiliki Indonesia, menjadi pengacara untuk potensi sengketa di kemudian hari, dan apabila ada sengketa kami akan serahkan kepada tim advokasi kami dari Badan Hukum pak Dasco," ujarnya.

Kendati demikian, terlepas dari  bergabungnya Yusril ke kubu Jokowi-Maruf, Sandi menyatakan tetap akan melakukan pendekatan ke PBB. Sebab, ia meyakini kader-kader dan tokoh di dalam PBB banyak yang ingin masuk ke kubu Prabowo-Sandi.

"Kami mengajak PBB bergabung dengan kita tentunya dengan format yang kita sepakati bersama, tapi ya memang formatnya tak sampai ketemu dan itu juga harus kita hargai perbedaan, kita hormati keputusan pak Yusril. Tapi kalau PBB-nya sendiri ya tentunya kita terus mengajak untuk bergabung berjuang dan di level kader-kadernya, tokoh-tokohnya sudah banyak bergabung bersama kita memberikan masukan sebagai relawan, sebagai pakar," pungkasnya.