Kumpulan berita terbaru tag Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)
Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah).
Selengkapnya
Berita
Politik -
Senin, 28 Agustus 2023 16:17
Picu kegaduhan, pimpinan Komisi II DPR tolak Pilkada 2024 dipercepat
Nasional -
Rabu, 09 Agustus 2023 18:11
Apkasi tawarkan 2.500 beasiswa kuliah di 21 perguruan tinggi
Nasional -
Minggu, 23 Juli 2023 21:16
Tutup AOE 2023, Menteri Bahlil puji Apkasi dorong terciptanya kawasan pertumbuhan ekonomi baru
Politik -
Jumat, 21 Juli 2023 15:56
Pemilu 2024, Wapres minta pemkab sigap jaga stabilitas dan keamanan
Bisnis -
Jumat, 21 Juli 2023 15:33
Ma’ruf Amin minta pemkab tangani ekosistem usaha di daerah
Bisnis -
Kamis, 20 Juli 2023 17:30
Mendagri Tito ingatkan pemda sisihkan 40% untuk belanja produk dalam negeri
Daerah -
Selasa, 11 April 2023 13:51
Apkasi usul Kemenpora fasilitasi kompetisi tarkam
Nasional -
Kamis, 30 Maret 2023 07:21
Terdampak KTT Asean, APKASI geser lokasi AOE 2023 ke ICE BSD
Daerah -
Selasa, 26 Juli 2022 10:13
Miniatur Balla Lompoa bawa Gowa raih juara umum APKASI Otonomi Expo 2022
Daerah -
Senin, 25 Juli 2022 10:14
Pelaku UMKM asal Gowa promosikan produk di APKASI Otonomi Expo 2022
×
Profil Lengkap
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)
Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah).
Apkasi pun dideklarasikan pada 30 Mei tahun 2000 oleh 26 bupati dari 26 provinsi saat itu, dihadapan Menteri Dalam Negeri, Surjadi Soedirdja dan Menteri Negara Otonomi Daerah selaku Wakil Ketua DPOD, Ryaas Rasyid.
Sebagai wadah pemerintah kabupaten, Apkasi memiliki tugas-tugas penting yang bertujuan meningkatkan peran otonomi daerah di tingkat kabupaten berjalan baik, memiliki semangat kuat dalam membangun daerahnya dan sebagai mitra strategis antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten.
Tugas-tugas Apkasi diantaranya memasilitasi kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai hakekat otonomi daerah.
